Kelompok 20 ekonomi terbesar di dunia ditambah Uni Eropa, telah mendukung kerangka kerja untuk reformasi pajak global, yang disepakati pada 1 Juli di antara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bersama Tiongkok dan India.
Tetapi negosiasi terus berlanjut untuk meyakinkan negara-negara Uni Eropa dengan pajak rendah seperti Hungaria, Irlandia, dan Estonia, yang menolak untuk menandatangani kesepakatan OECD untuk mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan global dengan tarif setidaknya 15 persen.
Menteri Keuangan Italia Daniele Franco, yang negaranya memegang kursi kepresidenan G20, mengatakan bisa mencapai kesepakatan politik di antara para menteri keuangan di Venesia yang akan secara radikal mengubah arsitektur pajak internasional saat ini.
"Saya percaya akan ada kesepakatan (pajak)," kata dia, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 7 Juli 2021.
Kesepakatan itu harus membuat negara-negara Eropa yang mengandalkan tarif pajak yang rendah, untuk menarik perusahaan multinasional ikut bagian dalam membangun ekonomi mereka dan setuju untuk menaikkan besaran tarif pajak.
Irlandia rumah bagi raksasa teknologi Facebook, Google, dan Apple memiliki tarif pajak perusahaan hanya 12,5 persen. Sementara Hungaria memiliki pajak hampir sembilan persen. Estonia hanya mengenakan pajak pembayaran dividen.
Dukungan dari ketiga negara ini sangat penting bagi UE, karena penerapan tarif pajak minimum akan membutuhkan dukungan bulat dari negara-negara anggota. Tarif minimum adalah salah satu dari dua pilar reformasi pajak global.
Ketika rezim pajak baru diberlakukan, OECD menargetkan 2023, maka pajak digital nasional yang dikenakan oleh negara-negara seperti Prancis, Italia, dan Spanyol akan hilang.
Namun, UE berencana untuk mengumumkan pajak digitalnya sendiri akhir bulan ini untuk membantu membiayai rencana pemulihan pasca virus covid-19 sebesar 750 miliar euro dalam menghadapi tantangan dari Washington, yang melihatnya sebagai diskriminasi terhadap raksasa teknologi AS.
Negosiasi menjadi macet selama kepresidenan AS Donald Trump, tetapi dihidupkan kembali dengan kedatangan Joe Biden di Gedung Putih, dan negara-negara terkaya G7 membuat komitmen bersejarah pada pertemuan di London bulan lalu.
"Joe Biden telah menempatkan Amerika Serikat kembali ke pusat politik dunia, dengan strategi multilateral yang memberikan kontribusi yang menentukan pada kesepakatan tersebut," kata Stefano Caselli, ahli perbankan dan keuangan di Universitas Bocconi Milan.
Untuk sejumlah negara berkembang, sementara itu, reformasi tidak berjalan cukup jauh. Argentina, anggota kelompok antar pemerintah G24 yang juga mencakup Brasil dan India, telah menyerukan tarif pajak perusahaan minimum global sebesar 21 persen atau bahkan 25 persen sebelum menyetujui rencana OECD.
Diskusi G20 juga diharapkan fokus pada pemulihan global pascapandemi, risiko inflasi, perubahan iklim dan bantuan kepada negara-negara miskin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
