Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Kementerian ESDM & KBUMN Diimbau Koordinasi soal PLN & PGE

Ade Hapsari Lestarini • 16 Agustus 2016 17:02
medcom.id, Jakarta: Praktisi hukum asal Yogyakarta, Muh. Yusron Rusdiyono menilai rencana pencaplokan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa mempengaruhi iklim investasi di Tanah Air. Rencana yang bermula dari Kementerian BUMN itu bisa membuat investor geotermal tidak nyaman.
 
Yusron pun mengusulkan agar Menteri BUMN dan jajarannya bisa berkomunikasi dengan Menteri ESDM selaku regulator bidang energi, khususnya di bidang panas bumi.
 
"Kebijakan seharusnya terkoordinasi, terintegrasi antarkementerian terkait sehingga investor tidak bingung dan takut. Kasihan PGE dan PLN. Mereka jadi lelah, habis energi dan biaya untuk mengurungniatan akuisisi yang belum jelas ujung pangkalnya. Biarkan mereka fokus, enggak usah direcokin," papar Yusron, dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir membenarkan rencana akuisisi tersebut. Rencana itu, berasal dari Kementerian BUMN dan merupakan penugasan atau perintah Menteri BUMN Rini Soemarno. Sedangkan menurut Rini, akuisisi dilakukan untuk mendorong geotermal supaya bergerak lebih cepat.
 
Yusron menduga, tujuan dari akuisisi, agar PLN dapat mengawasi harga. Sebab, selama ini Pertamina dan PLN memang tidak sejalan terkait harga panas bumi. "Enggak ada lagi alasan selain harga. Kalau alasan pendanaan, yang akan mendanai PGE antre kok," lanjut Yusron.
 
Dalam konteks itu, Yusron menegaskan, seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab mengenai persoalan harga. Karena menurut regulasi, kebijakan penetapan harga merupakan domain pemerintah. Dalam hal ini, imbuhnya, pemerintah jangan melemparkan tanggung jawab penyelesaian harga panas bumi kepada korporasi.
 
Itu sebabnya sulit dimengerti, mengapa PLN sangat bernafsu mengambil alih PGE. Karena akan lebih baik, jika dana yang tersebut dipakai untuk eksplorasi di WK milik PLN saat ini atau WK baru lain yang masih belum ada pemiliknya.
 
"Panas bumi tidak seperti pabrik. Hari ini ada kucuran dana untuk menambah mesin, trus simsalabim produksi bertambah. Tidak seperti itu. Butuh tahapan dan waktu, paling tidak enam sampai delapan tahun baru bisa produksi listrik. Jadi kalau niatnya percepatan, suruh saja PLN menggunakan uangnya buat explore WK-WK baru," lanjut Yusron.
 
Kekhawatiran bahwa akuisisi akan mematikan industri geotermal juga datang dari Ketua Asosiasi Panas Bumi, Abadi Poernomo. Menurut Abadi, industri geotermal sudah bersusah payah mengembangkan panas bumi. "Tetapi jika akuisisi benar-benar terealisasi, maka akan mematikan itu semua," tambah Abadi.‎
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan