Melalui CPE, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp800 miliar yang akan digunakan untuk membeli 1,6 juta barel minyak mentah. Di mana minyak mentah tersebut akan diolah di dalam kilang sehingga cukup dijadikan tabungan selama 1,5 hari.
Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan, dana sebesar Rp800 miliar akan difokuskan untuk membeli minyak mentah dan infrastruktur tambahan seperti kilang yang akan dibangun sebagai media penyimpanan. Setelah itu akan diolah dalam kilang untuk dijadikan produk.
"(Rp800 miliar) untuk belanja crude saja. Karena produk itu baru akan dilakukan kalau crude sudah dibangun. Pada saat bersamaan, kita meningkatkan cadangan operasional produknya. Kita masih punya waktu bangun infrastruktur tambahan," jelas Sudirman, saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).
Sudirman menjelaskan, pembelian minyak mentah akan dilakukan baik dari dalam yakni dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun dari luar negeri. Sudirman juga mengungkapkan keuntungan Indonesia sebagai salah satu anggota Organization of Petroleum Exportir Countries (OPEC) sehingga bisa dengan dekat berbisnis kepada para produser minyak.
"Stok musti dibeli. Kalau memang di dalam negeri ada, kita beli. Tapi sudah pasti kurang, pasti ada impor. Tapi baik impor atau domestik channel-nya kita buka dua-duanya," jelas Sudirman.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja menuturkan, dengan alokasi dana Rp800 miliar dan harga minyak mentah berada di kisaran USD50 per barel, maka Indonesia akan membeli 1,6 juta barel hingga akhir tahun.
Saat ini, lanjut dia, pihak kementerian juga sedang melakukan identifikasi untuk tangki-tangki idle untuk menampung minyak mentah tersebut. Setidaknya, saat ini tangki yang bisa digunakan itu sebesar 4,5 juta barel.
"Kita mengidentifikasi itu ada. Cukup banyak tangki idle. Sangat double digunakan itu ada 4,5 juta barel. Double itu dapat digunakan dengan cepat. Ada yang punya KKKS yang crude ini punya negara, ini kalau KKKS masih jalan ya dikelola KKKS," ucap Wirat.
Anggota Dewan Energi Nasional, Andang Bachtiar menambahkan, untuk waktu lokasi penempatan cadangan tersebut belum bisa disebutkan. Tapi pemerintah akan menafaatkan tangki yang sudah ada.
"Kalau kita berfikir tentang tangkinya, bagaimana kita pernah produksi minyak saja sampai 1,6 juta di tahun 80an, sekarang 800 bph. Artinya, banyak idle nanti kita sudah indentifikasikan," jelas Andang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
