Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pembangunan jargas rumah tangga ditargetkan mencapai 4,7 juta di 2025. Sementara kemampuan APBN untuk mendanainya terbatas yakni 20-30 persen dari kebutuhan yang diperlukan.
Pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Beleid ini membuka peluang badan usaha ikut membangun dan mendanai proyek jargas, berikut kemudahan yang diberikan ketika mengerjakan proyek ini.
Pasal 25 menyebutkan kontraktor, badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan gas dan lainnya, wajib memberikan kesempatan kepada pelaksana pembangunan Jargas untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan, niaga, dan/atau penyimpanan gas yang dimilikinya. Penggunaan fasilitas bersama yang merupakan barang milik negara tidak dikenakan biaya.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Alimuddin Baso menjelaskan kendati demikian pemerintah tetap menunggu kesiapan badan usaha untuk membangun jargas.
"Untuk public private partnership itu mulai 2022. Namun kesiapan kelembagaan itu kami perhitungkan," kata Alimuddin di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Pemerintah telah merencanakan pembangunan jargas sebanyak 293.533 sambungan rumah tangga (SR) di 43 kabupaten kota di Indonesia tahun depan. Pembangunan tersebut masih akan menggunakan APBN dengan nilai investasi sebesar Rp3,52 triliun.
Mengacu data pemerintah, daerah pembangunan jargas untuk tahun depan ini mencakup beberapa wilayah. Di Sumatera, lokasi jargas ini yakni Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Deli serdang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Batam, Kota Sarolangun, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta Kota Bandar Lampung.
Namun, tambah Alimuddin, PGN juga akan membangun jargas. “Tetapi PGN kan punya kewajiban sendiri untuk mencapai kuota,” tutur dia.
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menuturkan PGN akan membangun jargas menggunakan dana perusahaan sebanyak 500 ribu sambungan. PGN telah menggandeng PT PP (Persero) untuk menggarap proyek jargas ini. Nantinya, PT PP akan membangun dan membiayai pembangunan jargas tersebut yang dilakukan dalam dua tahap, yakni 50 ribu SR pada 2020 dan 450 ribu SR pada 2020-2021.
“PGN akan menggunakan jaringan tersebut untuk menyalurkan gas ke rumah-rumah yang tersambung dengan pipa jargas tersebut dan membayar sewa atas pemakaian jaringan gas yang dibangun PP,” ujar Gigih.
Di sisi lain terkait harga jargas untuk proyek yang dibangun tahun ini, menurut Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas Jugi Prajugijo mengatakan akan tetap menggunakan harga yang berlaku saat ini agar tidak lebih mahal dari harga gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) 3 kilogram (kg). Walaupun, diakuinya, harga keekonomian gas untuk jargas ini di atas Rp5.000 per meter kubik.
“Nanti kalau (harga) LPG sudah naik, baru kami sesuaikan. Jadi sementara PGN kasih subsidi dulu ke rakyat,” ujar dia.
Pihaknya pun berharap harga gas untuk jargas ini dapat dinaikkan secara bertahap. Meski demikian, harga gas untuk jargas akan dipertahankan tetap di bawah harga LPG bersubsidi. Mengacu data Kementerian ESDM, harga jargas di beberapa kota untuk Rumah Tangga (RT) 1 dan Pelanggan Kecil (PK) 1 ditetapkan sebesar Rp4.250 per meter kubik. Sementara harga LPG 3 kilogram (kg) yang disubsidi berkisar Rp5.013-6.266 per meter kubik.
Untuk menyiasati masalah harga ini, Gigih menjelaskan, pihaknya akan fokus menggarap jargas untuk pelanggan RT 2 dan PK 2 yang sesuai harga gasnya sesuai ketetapan BPH Migas dipatok Rp 6.000 per meter kubik. Di samping itu, pihaknya juga akan buka jaringan untuk perusahaan komersial dengan pemakaian gas yang besar di atas PK 2.
“Sehingga harga dapat disesuaikan dengan keekonomian proyek jargas kami,” tutur dia.
Pengembangan bisnis jargas komersil ini disebutnya akan dimulai tahun depan. Untuk itu, pihaknya akan bekerja sama dengan BUMN lain, seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), dan Perumnas.
“Bertahap [pengembangannya], bisa mulai dari apartemen atau mall dan lainnya,” ujar Gigih.
Hingga akhir tahun ini, pemerintah akan menyelesaikan 78.216 sambungan rumah tangga di 17 kota/kabupaten. Sementara, total pembangunan jargas hingga 2018 adalah 325.852 sambungan yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Dengan penambahan pembangunan jargas di 2019 dan 2020 maka total jargas terpasang akan mencapai 697.601 sambungan pada akhir 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
