Mobil tangki Pertamiina siap mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) satu harga ke wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat. (Foto: MI/Aries Munandar).
Mobil tangki Pertamiina siap mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) satu harga ke wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat. (Foto: MI/Aries Munandar).

ESDM: BBM Satu Harga Bukti Keadilan Energi

Ekonomi bbm satu harga
17 Mei 2018 00:51
Jakarta: Pemerintah Joko Widodo terus berupaya mewujudkan kedaulatan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, di antaranya dengan menetapkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Tanah Air. Dengan menerapkan kebijakan BBM Satu Harga, seluruh rakyat diklaim merasakan keadilan di bidang energi. 

"Pasal 5 Pancasila itu menggambarkan BBM itu satu harga. Kan tidak fair rakyat Indonesia di timur beli lebih mahal, sementara ekonominya lebih rendah dibanding di Jakarta, ini tidak sesuai energi berkeadilan," kata Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Akhmad Syakhroza dalam dikusi 'Membangun Kedaulatan Energi Pasca-Reformasi' di Jakarta, Graha PENA 98, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Kebijakan BBM Satu Harga, lanjut Akhmad, merupakan program Presiden Jokowi demi mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. "Sila kelima Pancasila ini kami jabarkan dengan tagline 'Energi Berkeadilan'," ujarnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca juga: Program BBM Satu Harga Tahun Ini Ditargetkan Rampung Kuartal III Pada penjabaran Pasal 33 dan sila kelima Pancasila, tata kelola di bidang energi harus membuat industri berjalan baik, kompetitif, dan kredibel. "Itu prinsip yang dipegang kementerian ini," tegas dia.

Untuk mendukung itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan memerintahkan seluruh jajarannya agar kebijakan energi yang dikeluarkan harus membuat industri berjalan baik, kompetitif, dan kredibel. Sehingga porsi anggaran Kementerian ESDM bisa lebih banyak dinikmati oleh rakyat. 

Di sisi lain, kebijakan itu juga harus menjaga investor agar betah menanamkan investasinya di Indonesia. Sebab, negara punya keterbatasan dalam hal anggaran, teknologi, dan beberapa hal lainnya.

"Akibat dari kebijakan ini, maka banyak aturan yang dipangkas supaya investasi ini mudah. Hal-hal terkait perizinan itu, beberapa aturan sektoral kami hilangkan, sederhanakan lagi karena kita memperbaiki investasi agar investasi tidak berbelit-belit dan lama," ungkapnya.


(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi