Pengamat IRESS Marwan Batubara menilai, bila pemerintah tidak hati-hati maka ada dampak negatif dari pembangunan megaproyek yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di lima tahun ke depan yakni terganggunya kepentingan strategis sektor energi.
"Artinya silakan kita mengejar target supaya 100 persen tercapai, tapi kepentingan strategis nasional diutamakan," kata Marwan, saat ditemui di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kamis (12/11/2015).
Ia mengatakan, jika pemerintah hanya memikirkan agar proyek ini sukses dan selesai tanpa memikirkan kepentingan strategis nasional maka hal itu yang cukup berbahaya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pembagunan megaproyek ini yaitu fokus kepada kepentingan strategis nasional, perlindungan kepada BUMN, dan ketahanan energi.
Contohnya, Marwan menyebutkan, ketergantungan impor minyak Indonesia yang dirasa sudah menjadi budaya. Hal ini tidak diinginkan terjadi pada pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt. Jangan sampai demi tercapainya 35 ribu megawatt tapi malah tergantung kepada impor LNG.
"Kalau ini tidak diperhatikan, yang strategis ini pokoknya asal 35 ribu tercapai, tapi kepentingan strategis nasional terganggu sehingga misalnya kita tergantung impor LNG ini akan sangat bermasalah," tegas dia.
Ia mengatakan, bila pemerintah berhati-hati dalam membangun proyek tersebut maka nantinya bisa memberi kesempatan perusahaan BUMN seperti Pertamina dan PGN untuk mengembangkan usaha di dalam negeri, bukan malah mematikan peluang bisnisnya.
"Belum lagi kalau LNG ini oleh kontraktor dibiarkan langsung di impor ke luar negeri tanpa melibatkan BUMN seperti PGN dan Pertamina. Itu akan merusak peluang bisnis BUMN kita. Dengan begitu ketahanan energi kita juga bisa terjaga," jelasnya seraya menegaskan bila semua itu bisa terjadi maka secara tidak langsung bisa merealisasikan ketahanan energi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
