Ilustrasi BBM solar. FOTO: dok MI.
Ilustrasi BBM solar. FOTO: dok MI.

Pembatasan Dicabut, Pertamina Kembali Normal Jual Solar

Ekonomi pertamina Subsidi Solar Solar
Suci Sedya Utami • 01 Oktober 2019 19:11
Jakarta: PT Pertamina (Persero) akan kembali menjual jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar bersubsidi seperti sedia kala tanpa ada pembatasan terhadap kendaraan tertentu.
 
Hal tersebut menyusul pencabutan surat edaran yang dikeluarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) nomor 3865.E/Ka BPH Migas/ 2019 tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) tahun 2019.
 
"Tadinya kan BPH ada pembatasan, tapi sudah dicabut. Jadi kita jual lagi seperti biasa," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat ditemui di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nicke mengatakan apabila dalam realisasinya melebihi kuota, maka Pertamina bakal melaporkan pada pemerintah yang menanggung subsidi solar.
 
Sebab, dalam surat edaran teranyar nomor 4487.E/Ka BPH/2019 tentang pencabutan surat edaran sebelumnya disebutkan apabila tidak terjadi pengendalian pendistribusian JBT, maka berpotensi melebihi kuota hingga akhir tahun akan mencapai 16,07 juta kiloliter (kl) atau 1,56 juta kl lebih tinggi dari kuota tahun ini. Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 kuota JBT ditetapkan 14,5 juta kl.
 
Sebab sejak Januari hingga 25 September 2019 realisasi penyerapan JBT solar sebesar 11,66 juta kl atau 80,46 persen dari kuota. Sedangkan normalnya realisasi seharunya sebesar 73,42 persen dari kuota.
 
"Ya treatment-nya dari Pemerintah. Tapi intinya dari Pertamina enggak ada pembatasan," tutur Nicke.
 
Sebelumnya Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V akan melakukan pembatasan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan BPH Migas. Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji mengatakan saat ini Pertamina MOR V dalam tahapan sosialisasi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) terkait edaran tersebut.
 
Rustam bilang sampai saat ini belum ada pembatasan penjualan solar di SPBU-SPBU di wilayah operasinya. Pihaknya belum bisa berlaku tegas atau keras jika ada konsumen yang kiranya menyerap solar lebih dari yang tertera dalam edaran BPH Migas.
 
"Kita belum bisa kaku, intinya kita sampaikan ini ada larangan. Kalau konsumen maksa ya sudah tetap dilayani," tutur Rustam.
 
BPH Migas melarang beberapa kendaraan untuk menggunakan BBM jenis solar bersubsidi sejak 1 Agustus lalu sebagai upaya dalam mengendalikan konsumsi yang berpotensi membengkak.
 
Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan Berdasarkan hasil pengawasan BPH Migas, diduga adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran solar. Oleh karenanya BPH Migas mengeluarkan surat edaran mengenai pengendalian kuota Solar di antaranya pertama kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambargan dengan jumiah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan dilarang untuk menggunakan solar.
 
Kedua, larangan penggunaan solar tersebut juga berlaku untuk kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan atau pelat berwarna dasar merah, mobil TNI/Polri, sarana transportasi air milik pemerintah.
 
Ketiga, mobil tangki BBM, Crude Palm Oil (CPO), dump truck, truck trailer, truk gandeng, dan mobil molen atau pengaduk semen juga dilarang meminum solar.
 
Keempat, Pertamina sebagai pihak penyalur juga dilarang melayani pembelian solar untuk konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi berwenang.
 
Kelima, BPH Migas juga mengatur maksimal pembelian solar untuk angkutan barang roda empat sebanyak 30 liter per kendaraan per hari, roda enam atau lebih sebanyak 60 liter per kendaraan per hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter per kendaraan per hari.
 
Keenam, Pertamina perlu mengatur titik lokasi SPBU yang mendistribusikan solar subsidi dengan mempertimbangkan sebaran konsumen pengguna termasuk pengaturan alokasi ke masing-masing SPBU.
 
Ketujuh, Pertamina wajib menyediakan BBM nonsubsidi (Pertamina Dex dan Dexlite) untuk mengantisipasi terjadinya antrean di SPBU.
 
Kedelapan, BPH Migas meminta Pertamina untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah TNI dan Polri untuk ikut mengawasi penyaluran solar subsidi.
 
Kesembilan, hal-hal lain yang telah menjadi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tetap berlaku.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif