Kondisi ini memang berbeda dibandingkan rapat-rapat yang dilakukan sehari-hari. Biasanya ruang rapat terutama sisi kiri meja pimpinan yang merupakan tempat para anggota komisi sepi tidak ditempati. Namun kali ini kursi tersebut diisi oleh para pengusaha.
Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir yang menjadi pimpinan sidang memang ada rapat sebelumnya meminta Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono untuk membawa para pengusaha tambang pada rapat selanjutnya. Nasir ingin menelisik satu per satu perusahaan tersebut terkait izin serta operasionalnya secara langsung dalam rapat.
Namun sayangnya ketika rapat dimulai, Nasir malah meminta para pengusaha tersebut meninggalkan ruangan. Nasir hanya mengizinkan level setingkat direktur atau pimpinan tinggi di perusahaan yang mengikuti rapat. Adapun perwakilan yang datang harus menunjukkan surat kuasa apabila pimpinan perusahaan tidak bisa menghadiri rapat.
"Suruh keluar saja kalau cuma manajer, enggak ada gunanya," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.
Beberapa perusahaan yang datang di antaranya PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Bukit Asam pun yang hanya mengirimkan perwakilan dan tidak ada surat kuasa harus meninggalkan ruangan.
Nasir malah menyatakan akan mengirimkan surat pada Bukit Asam dan perusahaan lain yang tidak menghadirkan pimpinan perusahaannya dalam rapat kali ini. Dia bilang DPR tidak akan menghargai perusahaan bila perusahaan tidak menghargai adanya panggilan DPR untuk rapat kerja ini.
"Saya minta gakum untuk evaluasi. Saya minta sekretaris untuk mengirimkan surat pada Bukit Asam. Saya minta untuk perusahaan yang enggak hadir diperiksa," jelas dia.
Adapun untuk anggota Komisi VII yang hadir dalam rapat yakni delapan orang. Serta dua orang pimpinan sidang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
