Negara Kantongi Rp1,14 Triliun dari Sektor Panas Bumi
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Jakarta: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,14 triliun hingga kuartal III-2018.

Dirjen EBTKE Rida Mulyana mengatakan capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp700 miliar. Artinya capaian saat ini sudah mencapai 163 persen dari target.

"Masih ada satu kuartal lagi. Tapi kami bangga sekarang sudah 163 persen dari target di kuartal ketiga. Sementara full year 2017 itu Rp933 miliar," kata Rida di Ditjen EBTKE, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018.

Rida bilang PNBP ini berasal dari sektor energi panas bumi. Dia merinci komposisi realisasi PNBP ini terdiri dari wilayah kerja panas bumi (WKP) existing sebesar Rp1,11 triliun WKP rezim izin panas bumi Rp27 miliar.

Sumber penerimaan tersebut yakni iuran tetap kegiatan eksplorasi, iuran tetap kegiatan eksploitasi dan iuran tetap produk panas bumi. Menurut dirinya pergerakan nilai tukar juga berpengaruh pada capaian PNBP. Sebab PNBP kebanyakan dibayar menggunakan valuta asing yang kemudian dikonversi ke rupiah.

"Salah satunya karena kurs lebih tinggi," ujar dia.

Direktur Panas Bumi Ida Naryatin Finahari mengatakan penundaan aktivitas pengeboran sumur pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Wayang Windu juga berpengaruh pada PNBP. Dia mengatakan pungutan PNBP di proyek tersebut masih menggunakan rezim penghitungan yang lama sebesar 34 persen dari nilai investasi perusahaan.

Dalam skema rezim penghitungan tersebut dijelaskan PNBP akan dikurangi biaya operasional bila perusahaan melakukan investasi/belanja. Sebaliknya jika tidak dana investasinya akan masuk ke negara sehingga PNBP meningkat.

"Kalau mundur sedikit akan berpengaruh. Untuk PLTP Wayang Windu karena masih pakai rezim lama, setoran rezim PNBP-nya 34 persen yang di setoran. Karena dia enggak belanja artinya setoran bagian pemerintah jadi banyak yang diterima," jelas dia.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id