Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy. Medcom/Suci.
Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy. Medcom/Suci.

Revisi UU Migas Dikebut Sebelum Pergantian Pemerintahan

Ekonomi uu migas
Suci Sedya Utami • 21 Maret 2019 20:50
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan pembahasan revisi Undang-undang Minyak dan Gas (Migas) bisa selesai sebelum pergantian kabinet pemerintahan.
 
Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan pembahasan tertunda lantaran banyaknya kesibukan di masa pemilu. Dia menjelaskan parlemen akan mengusahakan agar setelah April atau di masa sidang selanjutnya pembahasan tersebut dimulai kembali.
 
"Mungkin karena ini pemilu jadi pending, mudah-mudahan setelah pemilu bisa dikebut, bisa selesai di masa periode bakti sekarang, sebelum September," kata Tjatur ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus PAN ini mengatakan saat ini draf revisi tersebut telah diparipurnakan untuk dibahas dan tengah menunggu usulan dalam bentuk daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
 
Adapun poin-poin yang ada dalam revisi tersebut yakni terkait pembentukan badan usaha khusus (BUK) yang di dalamnya terdiri dari badan usaha baik Pertamia maupun badan usaha lainnya serta regulator dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). BUK diberi kuasa untuk menurusi bisnis hulu migas.
 
"SKK dilebur ke dalam BUK tersebut seperti Pertamina jaman dulu. Kalau untuk hilir bisa siapa saja, namun pengawasannya tetap BPH Migas," ucap Tjatur.
 
Tjatur mengatakan BUK tersebut nantinya bukan berada di bawah presiden seperti usulan sebelumnya. Namun tetap mengacu pada UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Selain itu untuk urusan impor migas dikonsultasikan dengan BPH Migas. Namun untuk kuota harus melalui pembahasan dan persetujuan DPR.
 
Kemudian terkait dengan skema kontrak migas dengan bentuk Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC) atau bentuk lain yang menguntungkan harus jelas dan disebutkan dalam UU.
 
"Lalu dievaluasi dalam waktu tertentu dan enggak menguntungkan ini ada yang namanya rebus sic stantibus atau asas yg kalo salah satu pihak merasa dirugikan bisa di-review," jelas dia.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif