Holding BUMN Diharap tak Bertentangan dengan UU Migas

Husen Miftahudin 07 Desember 2017 19:48 WIB
holding migas
<i>Holding</i> BUMN Diharap tak Bertentangan dengan UU Migas
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)
Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali berharap holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya tak bertentangan dengan Undang Undang Minyak dan Gas (UU Migas) yang baru. Parlemen kini tengah menggodok RUU Migas, persoalan holding jadi sorotan serius di dalamnya.

"Dalam pembahasan RUU Migas, wacana holding BUMN menjadi persoalan serius. Kita berharap nantinya holding yang dilakukan Kementerian BUMN tidak berseberangan dengan UU Migas yang baru," tegas Syaikhul dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 Desember 2017.

Syaikhul mendukung pembentukan holding BUMN. Dia yakin holding perusahaan-perusahaan pelat merah itu akan mampu meningkatkan daya saing nasional.


"Semua langkah untuk memperkuat BUMN sangat kita dukung, kita sangat apresiasi dengan terealisasinya Holding Pertambangan," tuturnya.

Legislator asal Jawa Timur itu pun memita pemerintah segera mewujudkan holding BUMN di bidang energi. Holding energi bisa dilakukan dengan menggabungkan Pertamina, PGN, dan PLN.

"Kalau bisa selanjutnya adalah holding BUMN Energi. Pertamina, PGN, dan PLN harus dibuat holding juga. Kalau cuma holding migas, Pertamina dan PGN yang digabung bisa kontraproduktif. PLN harus gabung, karena di lapangan kepentingan tiga BUMN ini saling terkait," pungkas Syaikhul.

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360