"Itu masalah struktur, dan tentu saja kami bekerja dengan struktur semacam itu di seluruh dunia, dan saat ini kami sedang mendiskusikan kuncinya, yakni berapa persen tersedia bagi investor dan berapa persen bagi pemerintah," kata Senior Wakil Presiden ExxonMobil Mark W Albers dikutip dari Antara, Kamis 6 April 2017.
Menurut Albers, Exxon juga akan mempertimbangkan peluang investasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia dan membuat berbagi penyesuaian jika memang skema gross split yang nantinya disepakati.
baca : Bahas Banyu Urip, Wapres Terima Petinggi ExxonMobil
"Pertimbangan lainnya tentu kemudahan yang tersedia bagi investor, dan berbagi hal yang perlu disesuaikan untuk mendukung investasi, kami akan mengkajinya secara kasus per kasus," kata dia.
Pemerintah merilis Permen ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang mulai berlaku mulai 16 Januari 2017. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan dengan skema gross split, pemerintah bisa mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Alasannya, dengan skema tersebut biaya operasi tak lagi dibebankan ke negara, tetapi ke kontraktor migas, misalnya pada 2016 lalu, pagu cost recovery ditetapkan USD8,4 miliar, namun nyatanya pemerintah harus mengembalikan biaya operasi sebesar USD11,4 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
