Kepala Seksi Akun Pengaturan dan Tarif BPH Migas Irawan Bayu Kusuma mengatakan dalam sebulan penggunaan jargas bisa menghemat impor liquefied petroleum gas (LPG) hingga 2.831 ton per bulan. Besaran anggaran negara dari penghematan tersebut bernilai sebesar Rp18,08 miliar per bulan.
"Diharapkan dengan adanya progres masif untuk menambah jumlah jaringan gas sehingga bisa kurangi impor LPG," kata Irawan di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2019.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gas Bumi BPH Migas Tisnaldi mengatakan pihak mendorong badan usaha untuk mengembangkan jaringan gas nasional. Tisaldi bilang pengembangan jaringan gas tidak bisa terus menerus bergantung menggunakan keuangan negara.
"Karenaa anggaran APBN itu single year harus dipakai di tahun yang sama, jadi masih terbatas. Makanya kita buka kita dorong ada penyertaan modal dari badan usaha," kata Tisnaldi.
Pengembangan jaringan gas sebenarnya telah diperkuat dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil bukan hanya dilaksanakan oleh BUMN Migas melalui penugasan Pemerintah tapi dapat juga oleh BUMD, swasta, dan koperasi.
Selain itu Pasal 22 Permen ESDM Nomor 4 tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, BPH Migas mendorong peluang bagi Badan Usaha pemegang Hak Khsusus WiiIayah Jaringan Distribusi (WJD) untuk wajib menyediakan infrastruktur gas bumi yang berupa jaringan pipa dan/atau station pengisian BBG untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil dan/atau transportasi darat dengan mengikuti lelang wilayah jaringan distribusi/niaga tertentu (WJD/WNT).
Adapun hingga tahun lalu jumlah sambungan rumah tangga yang tersalurkan oleh jaringan gas mencapai 325.773 unit di 45 wilayah. Kemudian ada tambahan sebesar 19.734 unit di tujuh wilayah baru-baru ini yang telah mendapatkan penetapan harga dari BPH Migas.
Data milik Ditjen Migas Kementerian ESDM menyatakan ada 10 lokasi baru untuk pembangunan jaringan gas yakni Kota Dumai, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kartanegara serta Kabupaten Banggai.
Selain itu ada delapan lokasi yang telah eksisting akan dilakukan pengembangan jaringan gas yakni Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Wajo, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kota Mojokerto dan Kota Wajo. Lebih jauh dengan 18 wilayah baru dan pengembangan jaringan gas diharapkan bisa mengalir hingga ke 78.216 sambungan rumah tangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
