Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dok:MI.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dok:MI.

Pemerintah Percepat Pembangunan KBM Tanjung Selor

Ekonomi kilang minyak Jokowi-Ma`ruf
Eko Nordiansyah • 27 Maret 2019 18:19
Jakarta: Pemerintah menandatangani Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Kesepakatan ini menandai komitmen untuk mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa-Bali.
 
Penandatanganan Inpres merupakan bagian dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tanjung Selor menjadi salah satu dari 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, dan Jayapura.
 
"Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara geografis, KBM Tanjung Selor berada di posisi yang strategis. Selain itu, Tanjung Selor didukung dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kawasan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia di Nunukan, dan infrastruktur pendukung lainnya.
 
Darmin menjelaskan penandatanganan kali ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didukung dengan tingginya indeks daya saing wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
 
"Ada empat langkah awal bagi pembangunan KBM Tanjung Selor," kata Darmin.
 
Pertama, merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan sebagai landasan utama dalam pembangunan Kota. Kedua, menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.
 
Ketiga, mempersiapkan infrastruktur fisik dan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor, dan didasarkan pada perencanaan yang matang dan berbasis spasial. Keempat, menyusun Action Plan/Rencana Kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor.
 
Darmin menambahkan Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2018 mencakup perencanaan, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, target pelaksanaan kegiatan, percepatan perizinan, hingga terkait skema pendanaan.
 
"Hal-hal tersebut disusun sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, secara terkoordinasi dan terintegrasi," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif