Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan, PLN masih menimbang-nimbang dan memperhitungkan proyek besutan Joko Widodo tersebut. Terutama pada pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik yang masuk dalam proyek 35 ribu mw tersebut.
"Penyesuaian program masih dalam perhitungan kita karena kita harus berfikir bagaimana persoalan penjualan itu juga bisa teratasi," kata Sofvi di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.
Sofvi mengatakan, mengenai pembangunan dan pengoperasian pembangkit akan dikaji ulang dalam penyusuanan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2027. Dalam RUPTL pembangunan dan pengoperasian pembangkit akan diproyeksikan sejalan dengan kebutuhan pengguna.
"Yang jelas itu masih dalam RUPTL. Nanti akan kita lihat kembali sesuai pertumbuhan penggunaan energi kita," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan program 35 ribu MW dibuat karena mengikuti target pertumbuhan ekonomi yang dipatok mencapai tujuh persen pada 2019.
Tetapi, realitanya sampai sekarang pertumbuhan ekonomi belum mendekati target. Tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian.
"Ini juga menyesuaikan pertumbuhan ekonomi tujuh persen yang saat ini jadi lima persen," kata Jonan beberapa waktu lalu.
Penyesuaian dilakukan untuk sisa pembangkit yang belum beroperasi. Pembangkit-pembangkit itu tidak harus selesai pada 2019. Melainkan, dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Ia berharap proyek 35 ribu mw akan selesai sekitar 2023 atau 2024.
Berdasarkan data Kementerian ESDM tercatat dalam program 35 ribu mw sudah ada 773 mw yang beropersi, 15.266 mw yang sudah tahap konstruksi, 10.255 mw yang sudah PPA namun belum konstruksi, 4.563 mw masuk tahap pengadaan, dan 6.970 mw masuk tahap perencanaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
