President and General Manager Total E&P Indonesie Hardy Pramono mengatakan langkah pemerintah antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah menyepakati untuk memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk meningkatkan keekonomian proyek migas sangat bagus.
Langkah tersebut memperlihatkan adanya kepedulian pemerintah terhadap investor atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melihat menjalankan industri hulu migas.
"Langkah pemerintah ini memperlihatkan keseriusan dan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi industri migas selama ini," kata Hardy di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (24/9/2016).
Dalam revisi tersebut pemerintah sepakat akan membagi beban dan keuntungan (sharing the pain and the gain) dengan KKKS dalam menjalankan proyek migas. "Kami menyambut positif langkah pemerintah ini," ujar Hardy.
Sebelumnya, pernah terungkap perusahaan migas asal Prancis ini mengeluhkan soal kondisi harga minyak saat ini. Vice President Human Resources Total E&P Indonesie Arividya Novianto mengungkapkan produktivitas perusahaan menurun karena terus menurunnya harga minyak dunia.
Kinerja produksi berkurang karena sumur yang dibor berkurang dan harga minyak rendah seperti saat ini membuat pengeboran sangat tidak ekonomis.
"Tahun ini (2016) kita melanjutkan pengeboran 36 sumur, tahun lalu kita mengebor 107 sumur. Jadi kita sesuaikan dari keekonomian sumur-sumur tersebut," kata Novianto di Gedung WTC I beberapa waktu lalu.
Dalam rilis pemerintah terkait revisi PP 79 Tahun 2010 ini adanya dukungan pemberian fasilitas perpajakan masa eksplorasi dan insentif non fiskal berupa investment credit diharapkan keekonomian proyek meningkat sebesar 0,15 persen atas setiap kenaikan 10 persen investment credit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
