"Pertamina kami minta untuk segera menyelesaikan kewajibannya, agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian. Karena banyak masyarakat, baik yang berprofesi sebagai nelayan maupun bukan nelayan yang nasibnya bergantung pada perairan ini," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
Meski demikian, Ridwan mengemukakan Pertamina telah responsif dan berjanji akan menutup sumur minyak penyebab kebocoran pada tanggal 8 Oktober, tetapi ternyata pada Sabtu 20 September sudah bisa dilakukan penutupan.
Komisi VII DPR telah mengundang sejumlah instansi terkait dalam rangka melihat kondisi terumbu karang yang merupakan tempat bernaungnya spesies perikanan. Untuk itu, ujar dia, kondisi lingkungan yang terdapat di sekitar pantai Karawang juga diharapkan dapat dinormalisasi kembali. Komisi VII DPR dipastikan selalu memonitor terkait hal tersebut.
Sebagaimana diwartakan, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menyampaikan bahwa kebocoran minyak di pantai utara Karawang, Jawa Barat, berhasil dikendalikan setelah terkoneksinya sumur baru relief well (RW) dengan Sumur YYA-1.
Ketua Tim Penanganan PHE Taufik Adityawarman menyampaikan pihaknya telah mencapai milestone baru dalam penanganan sumur YYA-1 yaitu dengan keberhasilan proses intercept dengan sumur relief well telah berhasil terkoneksi dengan Sumur YYA -1 per Sabtu 21 September 2019 pukul 10.30 WIB.
"Dengan terkoneksinya dua sumur itu, maka saat ini kami dalam posisi telah dapat mengendalikan sumur YYA-1," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
