"Program pemerintah untuk mewujudkan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia sulit direalisasikan di Malut kalau Pertamina dan pemerintah kabupaten/kota di Malut tidak melakukan upaya tersebut," kata Anggota Komisi III DPRD Malut Irfan Umasugi, seperti dikutip dari Antara, di Ternate, Kamis 31 Agustus 2017.
Keberadaan agen dan pangkalan BBM di kecamatan dan pulau yang jauh dari ibu kota kabupaten/kota tidak bisa diharapkan untuk berperan mewujudkan BBM satu harga, karena selama ini mereka selalu menjual BBM jauh di atas harga normal.
Irfan Umasugi mencontohkan di Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, walaupun di wilayah itu ada agen dan pangkalan BBM, masyarakat setempat membeli BBM dengan harga di atas Rp10.000 per liter.
Kondisi itu tidak hanya memberatkan para pemilik kendaraan bermotor dan nelayan, tetapi juga masyarakat luas karena mereka dihadapkan dengan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi yang mahal sebagai imbas dari mahalnya harga BBM.
Irfan Umasugi memberi apresiasi kepada Pertamina cabang Ternate yang telah membangun SPBU di Pulau Muari, Kabupaten Halmahera Selatan dan diharapkan SPBU serupa segera diupayakan di pulau lainnya di kabupaten itu, termasuk di kabupaten/kota lainnya di Malut.
"Sambil menunggu pembangunan SPBU di setiap kecamatan dan pulau, perlu ada langkah nyata dari Pertamina dan pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan BBM satu harga di wilayah itu, misalnya, dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai penyalur BBM sesuai harga normal," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
