PGN. Foto : MI/Ramdani.
PGN. Foto : MI/Ramdani.

PGN Kerja keras Turunkan Harga Gas di 1 April

Ekonomi bumn perusahaan gas negara (pgn)
Suci Sedya Utami • 03 Februari 2020 20:49
Jakarta: Di awal tahun, Presiden Joko Widodo menjanjikan upaya-upaya untuk menurunkan harga gas akan dilakukan hingga tiga bulan atau hingga Maret 2020. Artinya pada 1 April mendatang harga gas ditargetkan bisa turun.
 
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai perusahaan pelat merah siap menjalankan amanat pemerintah untuk menurunkan harga gas industri menjadi USD6 sekitar Rp83.784 per Million British Thermal Unit (MMBTU) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016. Saat ini harga jual gas industri di lapangan mencapai USD8-USD9 per MMBTU atau melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.
 
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkomunikasikan berbagai mulai dari alokasi gas untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO), impor, hingga pengurangan bagian pemerintah dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah diputuskan target pelaksanaannya adalah 1 April 2020. Jadi kami sekarang sedang koordinasi dengan SKK Migas, karena pemerintah juga sedang kaji penurunan harga gas dari hulunya," kata Gigih dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2020.
 
Ia bilang pihaknya telah menghitung alokasi gas yang dibutuhkan oleh industri khusus yang tertera dalam Perpres tersebut yakni sebanyak 320 juta standar kaki kubik (Mmscfd).
 
Selain itu, mengenai mekanisme lainnya yakni membuka keran impor, Gigih mengatakan opsi ini dipandangnya sebagai keseimbangan apabila diperlukan untuk membuat harga gas yang lebih kompetitif yang bisa diperoleh dari sumber gas alam cair (Liquefied natural gas, LNG) ke depannya.
 
Ia mengatakan PGN akan membuka peluang dan kesempatan untuk mendapatkan pasokan gas dari impor untuk didistribusikan pada para pelanggan dalam rangka memberikan harga khusus terutama untuk sektor industri. Termasuk juga dengan mekanisme lainnya yakni pengurangan jatah pemerintah (goverment intake) melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dalam hal pengurangan jatah pemerintah PGN bahkan mengusulkan agar pajak pertambahan nilai (PPN) dalam pembelian gas di sektor hulu dihilangkan.
 
Gigih mengatakan pihaknya pun akan mengkaji kembali seluruh biaya transportasi baik dari transmisi hingga distribusi yang selama ini menjasi komponen yang diperhitungkan dalam pembentukan harga gas hingga ke konsumen. Ia menegaskan PGN pun berkomitmen untuk membuat industri tanah air kompetitif dengan didukung oleh harga gas yang lebih murah.
 
"Kami berikan agar industri bisa lebih bersaing dan meningkatkan kapasitasnya. Mudah-mudahan dari diskusi ini ada jalan keluarnya sehingga 1 April bisa kami terapkan sesuai Perpres 40," jelas Gigih.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif