Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, pernyataan tersebut dianggap menekan pemerintah untuk segera mengambil keputusan tentang Plan of Development (PoD) Blok Masela. Bahkan terkesan menyudutkan pemerintah untuk menggunakan skema pembangunan kilang laut LNG (offshore FLNG).
"IRESS meminta agar Pemerintahan Jokowi-JK segera menertibkan dan memberi peringatan kepada Kepala SKK Migas yang telah menekan pemerintah untuk segera mengambil keputusan tentang Plan of Development (POD) Blok Masela, melalui penerbitan press release Kepala SKK Migas tertanggal 16 Maret 2016," kata Marwan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (17/3/2016).
Marwan menuturkan, saat ini kepastian pembangunan blok migas tersebut masih dalam tahap evaluasi dan kajian yang intensif guna memilih apakah pembangnan kilang LNG akan di lakukan di darat (Skema Onshore) atau di laut (Offshore FLNG). Hal itu sudah diketahui sebelumnya oleh SKK Migas.
"Padahal SSK Migas pun sangat paham keputusan pembangunan skema offshore atau onshore Blok Masela masih belum diputuskan Presiden Jokowi," ujar dia.
Bukannya memperbaiki situasi, Marwan juga menduga, SKK Migas ditekan oleh kontraktor Blok tersebut yakni Inpex dan Shell.
SKK Migas dinilai menggunakan ruang publik meminta Presiden Jokowi untuk segera menyetujui revisi POD skema offshore/FLNG yang direkomendasikan oleh SKK Migas beserta Inpex/Shell senilai USD14 miliar.
"SKK Migas tampaknya telah bertindak lebih menyuarakan kepentingan kontrator Blok Masela, Inpex dan Shell, dibanding kepentingan negara dan rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh SKK Migas," tambah dia.
Sehingga, tertangkap kesan bahwa SKK Migas telah bertindak di luar kelaziman, memaksakan kehendak, dan melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam pelaksanaan aspek-aspek kontraktual dan pengawasan kontrak-kontrak migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
