Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, BBM jenis premium merupakan BBM penugasan yang pasokan dan harganya diatur oleh pemerintah pusat. Sejak 2014, BBM jenis premium sudah tidak lagi mendapat subsidi.
"Secara teknis (penghapusan premium) mungkin saja. Kita lihat alasan Pemprov DKI Jakarta apa? Karena ada atau tidak kan, tidak mengurangi subsidi sama sekali," kata Wirat, di sela waktu skorsing rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlementer, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Menurutnya, penghapusan BBM jenis premium ini nantinya malah akan mengurangi variasi BBM di Jakarta. Apalagi, sebagian besar angkutan umum masih menggunakan BBM jenis premium. Hal semacam ini perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Tetapi kan variasi pilihan masyarakat jadi berkurang. Itu juga salah satu yang dipertimbangkan. Angkutan umum kan menggunakan premium, kalau tidak ada nanti bagaimana menggantikannya," ucap dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat melalui Pertamina menarik BBM jenis premium dari Ibu Kota. Sebab, tidak selayaknya warga pemilik kendaraan pribadi menggunakan BBM jenis ini.
"Saya bilang sama Pertamina, tolong disiapkan surat khusus agar premium tidak dikirim ke Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
