Illustrasi. Foto  : AFP.
Illustrasi. Foto : AFP.

Pemda Minta Kewenangan Lebih dalam Kelola Migas

Ekonomi migas pemda
Denny S • 29 September 2019 15:40
Banjarmasin: Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi sangat terbatas. Pemprov Kalimantan Selatan meminta pemerintah pusat memberi kewenangan lebih besar bagi daerah dalam pengelolaan sektor migas.
 
Selain batu bara dan bahan tambang mineral, Kalsel juga memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Untuk minyak berada di Kabupaten Tabalong yang sudah dieksploitasi oleh Pertamina lebih dari tiga dekade terakhir dan cadangannya kini semakin menipis.
 
"Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dalam pengelolaan migas," tutur Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 29 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pihaknya pun mengharapkan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan migas kepada daerah.
 
Kalsel sendiri hanya mendapatkan dana bagi hasil yang dinilai kecil dari eksploitasi minyak di Kabupaten Tabalong yaitu sekitar Rp3 miliar pertahun. "Daerah hanya bisa menunggu dan menanti," sindir gubernur.
 
Tidak hanya minyak sumber daya alam berupa gas bumi di Kalsel juga cukup besar. Sayang pengelolaan gas di Blok Sebuku perbatasan Kabupaten Kotabaru dengan Provinsi Sulawesi Barat sejak beberapa tahun terakhir belum memberikan hasil bagi daerah. Hingga saat ini DBH dan Participating Interest (PI) 10 persen terhadap pengelolaan Blok Sebuku belum terialisasi.
 
"Padahal sudah ada kesepakatan bersama antara Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Sulawesi Barat untuk PI 10 persen yang telah ditandatangani dihadapan Wakil Presiden pada 29 Juli 2015 lalu," ujar Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Kalsel, Sutikno.
 
Kondisi ini dinilai merugikan daerah. Sutikno mengungkapkan, dari sektor tambang Kalsel menyumbang sekitar Rp150 triliun per tahun dari produksi batubara sebanyak 150 juta ton setiap tahun. Namun realisasi penerimaan daerah dari tambang batu bara tersebut tidak sebanding dengan pendapatan negara dari produksi batubara termasuk kerugian kerusakan lingkungan dampak dari eksploitasi tambang.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif