Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Investor Pertambangan Diminta Taat Hukum

Ekonomi pertambangan
Husen Miftahudin • 27 November 2019 17:43
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan aturan-aturan yang dibuat pemerintah ditujukan untuk memberikan jaminan keamanan kepada investor. Ini menjadi fokus pemerintah untuk mendongkrak investasi, utamanya di sektor pertambangan.
 
"Pertambangan memiliki peran penting terhadap investasi di Indonesia. Oleh karena itu aturan-aturan yang memberikan jaminan keamanan kepada investor yang beriktikad baik, harus terus menjadi fokus pemerintah," tegas Yasonna dalam keterangannya, Rabu, 27 November 2019.
 
Yasonna menjabarkan, investasi pertambangan masuk 10 besar sektor dengan realisasi investasi tertinggi pada kuartal II-2019, yaitu sebesar Rp15,1 triliun atau 7,5 persen dari realisasi investasi Indonesia. Hal itu berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara terkait dengan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, pada 2018 investasi sektor pertambangan sebesar Rp42 triliun yang tersebar pada 606 proyek. Provinsi Kalimantan Timur menyumbang sebesar Rp8,218 triliun yang tersebar pada 275 proyek. Ini artinya, Kalimantan Timur hampir menyumbang 20 persen dari total Investasi PMA di bidang pertambangan.
 
Soal aturan dan kebijakan, sambung Yasonna, pemerintah menyiapkan serangkaian program dalam memperkuat koordinasi di antara pemerintah pusat dan daerah, antar kementerian/lembaga, serta pihak berwenang lainnya. Koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat proses investasi dan para investor akan memperoleh pemahaman yang cukup mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Dia berharap serangkaian program dalam memudahkan investasi dan memberikan pemahaman kepada para investor terkait perundang-undangan yang berlaku, para investor yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia taat terhadap hukum.
 
Yasonna juga memberikan pesan kepada para stakeholders dalam bidang pertambangan. Bagi para pelaku usaha termasuk perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan investor asing, dia bilang, harus terus memberikan pemikiran dan saran serta membantu investor asing untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan peraturan.
 
"Ingat meskipun Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan kemudahan bagi investor, namun kami tidak segan-segan memberikan tindakan yang tegas terhadap investor yang beriktikad tidak baik," tuturnya.
 
Yasonna meminta pemerintah daerah untuk mendeteksi permasalahan sedini mungkin dengan menyediakan informasi yang lengkap kepada para investor. Selain itu, memberikan peringatan kepada investor mengenai pentingnya investasi sesuai dengan peraturan.
 
"Untuk itu bila perlu Kemenkumham akan menyediakan ahli hukum investasi yang akan ditempatkan di kantor wilayah. Dengan demikian ke depan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kantor wilayah Kemenkumham. Hal ini kita perlukan untuk mencegah timbulnya gugatan yang kemungkinan besar kita bisa kalah dan merugikan keuangan negara yang sangat besar,” tukas Yasonna.
 
Sementara itu Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memandang ketaatan hukum para investor di sektor pertambangan diperlukan guna keseimbangan program pembangunan keberlanjutan. Selama ini, aku dia, persoalan yang kerap kali muncul di tengah investasi pertambangan adalah sikap abai terhadap konsekuensi hukum akibat tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah masing-masing.
 
"Hal ini nyata dalam kehidupan pertambangan di Kalimantan di mana pihak investor menggugat pemerintah di forum arbitrase internasional. Saya kira hal ini cukup menjadi bekal bagi seluruh penyelenggara investasi pertambangan khususnya di Kalimantan Timur dalam melakukan usahanya di Indonesia," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif