Kendala Pertamina Terapkan BBM Satu Harga
Ilustrasi (MI/PANCA SYURKANI)
Jakarta: PT Pertamina (Persero) mendapat penugasan dari pemerintah untuk menerapkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga diseluruh pelosok Indonesia. Tujuannya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dalam membeli BBM sehingga nantinya bisa mendukung pemerataan kesejahteraan.

Sebelum program BBM satu harga, harga premium penugasan dan solar bersubsidi di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dijual mulai dari Rp7.500 per liter sampai Rp100.000 per liter. Selisih harga itu tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk premium penugasan dan solar bersubsidi di luar Jamali sebesar Rp6.450 per liter dan Rp5.150 per liter.

Lalu, pada November 2016, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.


Berdasarkan diagram peta jalan (road map) yang dikutip Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 8 Desember 2017 menyatakan bahwa penerapan BBM satu harga yang dilakukan Pertamina dibagi menjadi tiga tahap. Pada 2017, Pertamina akan mengoperasikan 54 titik penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup baik.

Pada 2018, Pertamina menargetkan dapat membangun 50 titik penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas. Kemudian pada 2019, Pertamina akan membangun 46 titik penyalur di wilayah yang belum memiliki infrastruktur darat dan laut.

Sampai dengan 4 Desember 2017, tercatat 32 penyalur sudah mulai beroperasi dan enam penyalur masih dalam tahap uji coba operasi. Pertamina optimistis dapat memenuhi target tersebut. Namun alih-alih optimistis mengejar target, perusahaan pelat merah tersebut justru memikul kerugian yang jumlahnya tidak sedikit.

Dalam pemaparannya di depan Komisi VII awal pekan ini, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan kerugian tersebut dikarenakan tidak adanya penyesuaian harga BBM dari pemerintah sejak Januari 2017 lalu. Padahal harga minyak mentah sudah naik sekitar 30 persen.

"Jadi rata-rata sembilan bulan di 2016 dibandingkan dengan rata-rata sembilan bulan di 2017, raw material cost kita itu dalam bentuk harga crude naik 30 persen. Itu yang biasanya masuk ke mekanisme penyesuaian harga," jelas Massa.

Menurut perhitungan Pertamina, untuk 54 penyalur di 2017, biaya yang dikeluarkan perseroan mencapai Rp280 miliar. Sedangkan pada 2018 atau ketika sudah berdiri 104 penyalur, diperkirakan per tahunnya Pertamina akan mengeluarkan biaya Rp1,3 triliun.

Sementara, pada 2019 ketika jumlah penyalur sudah mencapai 150 diperkirakan Pertamina akan menanggung biaya Rp3 triliun per tahun. "Sesudah itu, tiap tahunnya dia rutin Rp3 triliun, karena dia sudah beroperasi 150 titik," ucap dia.

Terkait biaya tersebut, Massa mengungkapkan belum ada pembicaran dari pemerintah mengenai kompensasi dari penugasan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak pun mengaku belum mengetahui bahwa Pertamina menanggung biaya tersebut.

"Saya belum melihat suratnya," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, ada beberapa kendala lapangan dan teknis yang dihadapi Pertamina dalam menjalankan BBM satu harga. Pertama, potensi gangguan pengiriman BBM karena cuaca yang buruk. Kedua, adanya pengecer yang memborong BBM di penyalur untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengakui adanya kendala tersebut. "Pernah terjadi satu waktu di Papua. Langsung diatasi. Ternyata itu masalaah cuaca ya. Keterlambatan pengiriman segala macam," ungkap Ego.



(ABD)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360