Anton menjelaskan, pemberian subsidi sebenarnya ditujukan untuk moda transportasi umum (road transportation), yang mana sebagian besar penggunanya berpusat di Jakarta. Artinya, kira-kira 60 persen lebih, konsumsi subsidi berada di Jakarta.
"Pada dasarnya memang harus dicabut. Subsidi solar untuk road transportation kebanyakan di Jawa dan Jakarta, jadi lebih banyak untuk menyubsidi orang yang ada di Jawa dan Jakarta. Padahal kita kan harus melihat secara keseluruhan pulau," kata Anton ditemui di Kamus Atmajaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 Maret.
Dia mengatakan, jika keberatan dengan istilah mencabut, maka bisa menggunakan istilah mengalihkan. Meskipun Pemerintah hanya memberikan subsidi pada solar Rp1.000 per liter, namun nyatanya masih banyak yang tak berhak menerima ikut menikmati. Untuk itu, Pemerintah perlu kembali menyisir konsumer yang berhak menerima subsidi.
"Sistem perubahan mindset yang ada di dalam pemerintahan bagaimana dari general price subsidi, siapapun yang membeli dan bisa akses barang tersebut, bisa beli mau kaya miskin. Itu salah! Itu yang harus diubah caranya, dihilangkan makna semua sama," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
