Mulai September, Kendaraan Militer Wajib Pakai Bensin Biodiesel

Suci Sedya Utami 20 Agustus 2018 11:49 WIB
biofuel
Mulai September, Kendaraan Militer Wajib Pakai Bensin Biodiesel
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami)
Jakarta: Presiden Joko Widodo telah menandatangani revisi aturan mengenai kewajiban mencampur kelapa sawit pada bahan bakar solar dengan porsi 20 persen atau mandatori biodisel (B20).

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 sebagai perubahan kedua atas Perpres 61 Tahun 2015 maka mandatory tersebut diterapkan bukan hanya pada kegiatan public service obligation (PSO) atau subsidi namun juga untuk non-PSO pada 1 September.

"Sejak 1 September nanti akan diberlakukan B20 baik PSO maupun non-PSO, baik transportasi angkutan kapal laut, alat berat di pertambangan, kereta api, alat angkutan di militer," kata Darmin dalam seminar nasional sawit Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 20 Agustus 2018.

Darmin menjelaskan penerapan B20 ditujukan untuk mengangkat kembali harga produk kelapa sawit yang mengalami penurunan. Penurunan harga dikarenakan pasokan yang melimpah. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan untuk mengerek harga naik OPEC memfokuskan kebijakan pada pengendalian supply atau pasokan.

Namun kata Darmin pemerintah tidak bisa menghentikan produksi jika tanaman sawitnya telah tersedia, oleh karenanya pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan demand atau  permintaan terhadap produk-produk kelapa sawit.

Dengan adanya kebijakan demand tersebut diharapkan pasokan kelapa sawit bisa terserap sehingga membuat harganya terangkat.

Selain untuk kepentingan mengangkat harga, kebijakan mandatory B20 tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan menitikberatkan sumber energi dalam negeri. Artinya dengan kebijakan ini diharapkan impor energi terutama minyak mentah (crude) yang membuat defisit pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan dapat ditekan.

Hitung-hitungan Kementerian ESDM penghematan impor crude dari kebijakan ini untuk tahun 2018 sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp28 triliun dan USD4 triliun untuk tahun depan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencatat neraca dagang Juli mengalami defisit USD2,03 miliar yang mana impor crude mencapai USD622,2 juta. Sementara impor crude sejak Januari-Juli mencapai USD5,2 miliar.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id