Wakil Kepala SKK Migas, Zikrullah. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)
Wakil Kepala SKK Migas, Zikrullah. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

SKK Migas Tampik Proyek Migas di Perairan Natuna Mandek

Annisa ayu artanti • 15 Juli 2016 07:26
medcom.id, Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menampik jika proyek migas di perairan Natuna tidak berjalan hingga saat ini. Ia membuktikan sudah ada 15 kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) yang ada di Natuna.
 
Wakil Kepala SKK Migas, Zikrullah menegaskan, saat ini pemerintah sedang fokus mengembangkan ekonomi di wilayah Natuna. Salah satunya melalui beberapa proyek migas dan perikanan. Saat ini, yang menjadi konsentrasi pemerintah adalah mengembangkan lapangan Natuna d'Alpha atau east Natuna.
 
"Bukan mandek. Ada 15 PSC yang sudah masuk ke sana. Kemarin Pak Jokowi sendiri bilang akan memfokuskan untuk perikanan dan migas. Nah migas kita lihat lagi. Nah yang kemarin jadi concern pemerintah Natuna d'alpha," kata Zikrullah, di Kantor SKK Migas, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 14 Juli.

Zikrullah mengaku sekarang ini masih dalam pembahasan bagaimana bisa mempercepat terealisasinya proyek migas tersebut. Sehingga, investor pun berminat mengerjakan proyek itu. Sehingga posisi proyek migas di perairan Natuna saat ini bukan mandek seperti yang dibicarakan.
 
"Bukan, jadi bagaimana meningkatkan aktivitas migas di sana. Semua pada jalan kok," ujar dia.
 
Menurutnya, beberapa proyek yang sedang berjalan saat ini adalah proyek migas di blok Ande-Ande Lumut yang dikelola oleh Santos Indonesia. Kemudian, Ia juga mengakui banyak blok migas di perairan yang letaknya di utara Indonesia itu belum memaksimalkan aktivitasnya.
 
"Santos, Ande-Ande lumut pada jalan. Masih ada blok-blok lain yang aktifitasnya belum maksimum," ucap dia.
 
Zikrullah menuturkan, untuk memaksimalkannya SKK juga mengusulkan perlu ada kebijakan fiskal dan skema PSC yang baru seperti sliding scale untuk menarik para investor melakukan eksplorasi di sana.
 
"Kita mengusulkan mungkin dari sisi fiskal, ada juga sliding scale, makanya ini perlu jadi kajian," pungkas dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan