Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Kementerian ESDM)
Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Kementerian ESDM)

Nasib Revisi UU Minerba di Tangan Pemerintah

Ekonomi minerba
Suci Sedya Utami • 19 Juli 2019 06:31
Jakarta: Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerahkan nasib pembahasan revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) pada pemerintah untuk diteruskan di sisa waktu sidang DPR periode saat ini.
 
Pemerintah diwakilkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rancangan UU yang ingin diamandemen tersebut pada DPR. Namun di kubu parlemen terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai penyelesaian revisi UU tersebut.
 
Anggota Komisi VII fraksi Gerindra Ramson Siagiaan berpandangan UU Minerba merupakan UU yang strategis dan tidak bisa dibahas dalam tempo yang kilat yakni di sisa waktu DPR saat ini. Meskipun masih ada waktu dua bulan, namun para legislator di waktu-waktu akhir sudah banyak yang tidak fokus untuk melakukan pembahasan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apalagi, lanjutnya, ada beberapa anggota parlemen yang harus ke daerah pemilihan mereka. Ramson khawatir revisi UU tersebut tidak berkualitas jika diselesaikan dalam tempo yang sangat cepat.
 
"Ini tinggal tiga minggu bekerja. Senin depan kunjungan spesifik, masuk reses, pidato Presiden. Apakah tiga minggu cukup untuk kerjakan UU yang strategis? Mau jadi apa UU ini? Jadi buat rekomendasi untuk periode komisi VII yang akan datang saja," kata Ramson, dalam rapat kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2019.
 
Tidak sependapat dengan Ramson, Anggota Komisi VII Frasksi PDIP Achmad Farial mengatakan revisi UU Minerba harus diselesaikan di periode saat ini. Menurut Farial tiga minggu waktu yang cukup untuk membahasnya.
 
"Saya rasa tiga minggu selesai pagi, siang, dan malam. Kalau kita enggak selesaikan ini juga, buat kita malu karena enggak bisa selesaikan UU satupun," tutur Farial.
 
Lain halnya dengan Anggota Komisi VII Fraksi NasDem Kurtubi yang mengatakan apabila tidak selesai di periode saat ini, dirinya akan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pengganti UU (Perpu). Sebab, UU ini menurut Kurtubi sangat penting dan menjadi perhatian.
 
Anggota Komisi VI lainnya Fraksi PKS Tamsil Linrung mengatakan kuncinya saat ini ada di pemerintah untuk meyakinkan DPR apa pembahasan UU ini bisa dituntaskan di periode ini atau tidak.
 
Menanggapi hal tersebut Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pihaknya perlu melakukan sikronisasi dengan kementerian lainnya seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Jonan pribadi tidak bisa menjanjikan pembahasan dengan cepat.
 
Hal itu, lanjutnya, lantaran DIM yang telah diserahkan pada dasarnya masih perlu dibahas lebih mendalam oleh pemerintah, terutama dengan Kementerian Keuangan dari sisi penerimaan negara. "Kami perlu sinkronisasi dengan menteri lain khsusunya Menteri Keuangan terkait penerimaan negara," ujar Jonan.
 
Dengan mempertimbangkan semua pihak, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu yang memimpin jalannya rapat mengambil keputusan untuk mendorong pemerintah melakukan sinkronisasi dan mengagendakan rapat lanjutan di hari lain dengan harapan bisa mempercepat pembahasan.
 
"Komisi VII DPR RI dan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri ESDM RI dan Menteri Perindustrian RI sepakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi DIM atas rancangan UU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba," kata politikus Gerindra ini membacakan kesimpulan.
 
Adapun garis besar DIM RUU Minerba berisi 12 poin di antaranya:
 
1. Penyelesaian permasalahan antarsektor.
2. Penguatan konsep wilayah pertambangan.
3. Meningkatkan pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi nasional.
4. Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba.
5. Mendorong kegiatan ekplorasi untik meingkatkan penemuan deposit minerba.
6. Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan.
7. Mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014.
8. Tersedianya rencana pertambangan minerba.
9. Penguatan peran pemerintah pusat dalam bimbingan dan pengawasan pada pemerintah daerah.
10. Pemberian insentif pada pihak yang membangun smelter dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang.
11. Penguatan peran Badan Uasaha Milik Negara (BUMN).
12. Perubahan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dalam rangka kelanjutan operasi.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif