Petugas Pertamina saat sedang mengisi avtur. (FOTO: dok Pertamina)
Petugas Pertamina saat sedang mengisi avtur. (FOTO: dok Pertamina)

Jual Avtur Harus Izin Kemenhub

Ekonomi Avtur
Suci Sedya Utami • 14 Februari 2019 11:25
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan izin bagi badan usaha yang ingin berbisnis avtur bukan hanya diberikan oleh pihaknya. Namun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) punya andil memberi kewenangan terkait izin tersebut.
 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan tidak ada larangan bagi badan usaha swasta atau lainnya di luar PT Pertamina (Persero) untuk menjual avtur. Namun dalam menjual avtur, badan usaha tentu harus memiliki fasilitas sarana dan prasarana untuk penyalurannya di bandara.
 
"Ya kan harus punya infrastruktur di bandara. Yang mengeluarkan perizinan kan Kementerian Perhubungan," kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Februari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Artinya Kementerian ESDM memang memiliki kewenangan terkait izin mengenai pasokan avtur. Namun di sisi lain Kemenhub memberikan kewenangan terkait pembangunan fasilitas avtur milik badan usaha di bandara-bandara.
 
Adapun terkait penyelenggaraan bisnis avtur telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 13 Tahun 2008 tentang pengatutan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penebangan di bandara. Aturan tersebut menerangkan bahwa selama ini sebenarnya tidak ada larangan dari pemerintah bagi badan usaha lain untuk berbisnis avtur.
 
"Bahwa avtur itu adalah bahan bakar. Apakah badan usaha lain boleh berbisnis avtur? Saya sampaikan dalam peraturan boleh, jadi bukan monopoli," kata Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak.
 
Selain itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan pun telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis avtur yang disalurkan melalui depot pengisian pesawat udara.
 
Formula perhitungan harga dasar ini nantinya dipergunakan oleh badan usaha sebagai pedoman untuk menetapkan harga jual avtur yang disalurkan melalui depot pengisian pesawat udara kepada maskapai penerbangan berbadan hukum Indonesia di titik serah. Dalam menetapkan harga jual eceran avtur tersebut, ditetapkan batas atas margin sebesar 10 persen dari harga dasar.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif