Ilustrasi. Foto : Kementerian ESDM.
Ilustrasi. Foto : Kementerian ESDM.

Hingga 2024, Pembangunan Jargas Butuh Dana Rp38,4 T

Ekonomi kementerian esdm jaringan gas bumi
Suci Sedya Utami • 11 Februari 2020 15:31
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengindikasikan pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan gas (jargas) kota hingga 2024 mencapai Rp38,4 triliun.
 
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso mengatakan, kendati demikian kemampuan pemerintah melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun jargas terbatas.
 
Dari total perkiraan anggaran tersebut, porsi APBN hanya sebesar Rp4,1 triliun. Ia mengatakan pemerintah akan mendorong peran swasta untuk masuk melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), selain juga menggunakan anggaran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemampuan pemerinyah hanya 21-25 persen. Kemitraan badan usaha swasta dan pemerintah sangat diharapkan," kata Alimuddin di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Februari 2020.
 
Berdasarkan peta jalan Kementerian ESDM penggunaan ABPN untuk pembangunan 366.070 sambungan rumah tangga (SR)
jargas hanya sampai 2021 dengan rincian 266.070 SR pada 2020 dan 100.000 SR pada 2021.
 
Begitu juga dengan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT PGN Tbk. Dana dari BUMN untuk membangun jargas sebesar Rp6,9 triliun yang diperuntukkan bagi pembangunan 633.930 SR hingga 2021 dengan rincian 50.000 SR pada 2020 dan 563.930 SR pada 2021.
 
Setelah tahun 2021, pembangunan jargas akan menggunakan skema KPBU. Pendanaan KPBU diperkirakan mencapai Rp27,4 triliun hingga 2024 untuk membangun 2.489.555 SR. Dalam peta jalan tersebut, KPBU akan mulai masuk pada 2021 dengan membangun 30.000 SR, kemudian pada 2022 839.555 SR, 2023 , dan 2014 masing-masing 800.000 SR.
 
"Sekarang kita masih APBN, ada juga PGN mau bangun mandiri. Nanti penugasan untuk membanginnya tentu kita lelang,. Swasta boleh masuk. Kita berharap dan support badan usaha yang komitmen bangun gas kota," ujar Alimuddin.
 
Ia bilang saat ini pihaknya masih melakukan studi terkait skema KPBU termasuk mengkaji mengenai nilai keekonomian. Sebab, bisnis jargas dinilai tidak ekonomis dalam arti biaya pembangunan fasilitasnya lebih besar dibandingkan dengan margin yang dihasilkan.
 
Oleh karenanya pemerintah juga memikirkan untuk memberikan insentif untuk menarik minat swasta masuk dalam proyek pembangunan jargas. Selain juga memperbaiki aspek regulasi.
 
"Keekonomian nanti dicek. Selama ini kan pemerintah yang capex-nya. Nanti kalau mereka (masuk) seperti apa, tentu mereka ingin pengembalian investasi dan seterusnya, itu yang distudikan dulu," tutur dia.
 
Lebih jauh penggunaan jargas dinilai lebih efisien dan bisa menekan beban impor liquefied petroleum gas (LPG). Alimuddin bilang 75 persen untuk memenuhi kebutuhan LPG di 2019 berasal dari impor atau sekitar 5,9 juta matric ton (MT).
 
"Itu sangat membebani keuangan negara Rp42,47 triliun meski belum diaudit. Maka alternatif yang dikembangkan Kementerian ESDM ini penggunaan jaringan gas kota," tandas dia.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif