Ilustrasi. Foto ; Kementerian ESDM.
Ilustrasi. Foto ; Kementerian ESDM.

Kenaikan Harga Gas PGN Bikin Investasi Industri Loyo

Ekonomi gas
Ilham wibowo • 25 September 2019 15:32
Jakarta: Sektor industri yang bergantung pada pemenuhan gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) terancam mengalami kemunduran pada kinerja perusahaan. Kenaikan harga gas diyakini bakal berdampak langsung kepada pelaku industri lantaran mesti menambah biaya ongkos produksi.
 
Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan terdapat lima kelompok industri yang bakal terdampak dengan kenaikan harga gas tersebut yakni kaca, keramik, baja, karet dan kimia. Kebutuhan gas kelompok tersebut tercatat mencapai 30-35 persen dari total biaya produksi.
 
"Kalau gas turun investasi pasti cepat meningkat khususnya Petrokimia yang selama 10 tahun lebih enggak ada investasi besar," kata Sigit ditemui usai forum diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 25 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sigit menegaskan pihaknya terus mengupayakan peningkatan daya saing dengan beragam penyederhanaan regulasi yang menghambat. Dalam pemenuhan gas, Kemenperin bahkan telah merekomendasikan 86 perusahaan yang dinilai berkontribusi besar dan berhak mendapatkan keringanan harga.
 
Rekomendasi tersebut mengacu pada Perpres No.40/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebesar USD6 per MMBTU. Hanya saja, surat yang dilayangkan sejak 2017 masih tertahan implemetasinya di Kementrian Enegi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 
Bahkan, belakangan muncul surat edaran PGN Nomor 037802.S/PP.01.01/BGP/2019 tertanggal 31 Juli 2019 yang akan melakukan penyesuaian dengan menaikan harga jual gas per 1 Oktober 2019. Pelaku industri pun telah merespons dengan menyampaikan keberatannya.
 
"Saya tidak tahu pembentukan harga di tingkat hulu dan hilir. Kami kan user yang ingin bisa tidak (harga gas) sesuai Perpres, kalau masalah pembentukan harga itu ada di Kementrian ESDM," ungkapnya.
 
Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) pada 2015 menyatakan pendapatan negara bisa meningkat meskipun dengan melakukan penurunan harga gas untuk industri. Pajak yang diterima dari pertumbuhan investasi dan industri bisa bertingkat ke sektor produk turunan.
 
"Kajian LPEM UI itu kalau kita turunkan gas satu dolar saja itu negara bukan rugi tapi malah untung Rp20 triliun-Rp25 triliun. Semakin kita turunkan harga gas semakin besar keuntungan negara, nah kalau diturunkan USD2-USD3 kira-kira pendapatan negara bisa Rp20 triliun-Rp40 triliun," paparnya.
 
Terhambatnya investasi di sektor industri pengguna gas juga terkait penerapan harga yang berbeda di setiap wilayah. Misalnya di Medan, harga gas bumi bisa mencapai USD13 per MMBTU sementara di Jawa hanya USD7 per MMBTU.
 
Menurut Sigit, perbedaan penerapan standar harga ini menimbulkan ketidakadilan energi bagi pelaku industri. Idealnya, penerapan harga gas bisa serupa seperti harga bahan bakar minyak yang dipasok Pertamina secara merata satu harga.
 
"Pertamina harga BBM bisa sama dari Aceh, Jawa sampai di Papua tapi kenapa gas tidak bisa, yang di Medan harus beli USD13 lalu di Jawa USD7 kan ini enggak fair. Bagaimana meningkatkan distribusi industri keluar Jawa kalau base saja tidak sama," ungkapnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif