Ilustrasi lahan tambang. Foto: MI/Panca Syurkani.
Ilustrasi lahan tambang. Foto: MI/Panca Syurkani.

Pengusaha Tunggu Aturan Resmi Larangan Percepatan Ekspor Nikel

Ekonomi ekspor minerba nikel
Suci Sedya Utami • 29 Oktober 2019 12:20
Jakarta: Pengusaha nikel yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) akan menunggu aturan resmi terkait percepatan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku mulai hari ini, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
"Kita tunggu aturan yang resmi," kata Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey pada Medcom.id, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
Kendati demikian APNI mengapresiasi kebijakan baru tersebut juga menggarisbawahi mengenai harga beli bijih (ore) dan penggunaan surveyor yang harus berasal dari dua belah pihak yakni pembeli dan penjual. Dia bilang hal-hal yang selama ini disuarakan APNI mulai didengar.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meidy mengatakan pada prinsipnya kesepakatan yang terjadi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) sejalan dengan yang disuarakan APNI selama ini. Setidaknya ada enam poin yang menjadi perhatian APNI.
 
Pertama, harga jual dalam negeri harus sesuai dengan harga patokan mineral (HPM) terhitung 1 November 2019. Kedua batasan kadar bijih yang harus 1,7 persen. Ketiga harus menghadirkan surveyor ketiga yang disepakati bersama apabila penggunaan dua surveyor untuk pelabuhan bongkar muat menghasilkan perbedaan penghitungan kadar.
 
Keempat pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas pada perusahaan pemurnian dan pengolahan (smelter) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak mengikuti HPM yang dikeluarkan pemerintah. Kelima APNI menunggu kepastian hukum berupa regulasi yang mengatur tata niaga nikel domestik. Keenam APBI menjadi mata dan saksi di lapangan untuk ikut memantau perdagangan bijih nikel.
 
Sebelumnya Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan untuk mempercepat larangan ekspor bijih nikel yang seharusnya berlaku mulai awal Januari 2020 menjadi besok, Selasa, 29 Oktober 2019. Kesepakatan tersebut terbentuk setelah Bahlih bertemu dengan para pengusaha yang tergabung dalam AP3I.
 
"Hari ini secara formal kesepakatan bersama antara asosiasi dan pemerintah terkait ekspor bijih yang harusnya selesai di 2020, enggak lagi lakukan ekspor. Ini hari terakhir, jadi nanti mereka (para pengusaha) pulang minta kapal (pengangkut ekspor) mereka enggak usah berangkat," kata Bahlil di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Bahlil mengatakan kesepakatan tersebut dibuat tanpa harus mengubah kembali aturan yang berlaku saat ini. Dia bilang tujuannya membuat Indonesia menjadi negara yang lebih berdaulat untuk mengelola hasil-hasil buminya demi mendapatkan nilai tambah.
 
"Kita enggak mengubah aturan, Ini atas dasar kesadaran sesama anak bangsa. Kalau kita ekspor bijih negara rugi terus. Kemudian dengan dilarang ada nilai tambah," jelas dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif