Saat ini NTB menjadi provinsi dengan pengoperasian PLTS terbesar. Sistem Lombok memiliki daya mampu pasok sebesar 260,473 mw dengan beban puncak 233,188 mw dan cadangan daya sebesar 27,285 mw.
"Untuk sebuah sistem dengan sistem seperti Mataram kalau dibandingkan dengan total daya mampu yang ada, secara prosentase ini yang paling besar," ujar Jonan, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.
Ketiga PLTS yang dikelola pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) ini adalah PLTS Pringgabaya (7 MWp), PLTS Selong (7 MWp) dan PLTS Sengkol (7 MWp). Ketiganya mampu mengaliri listrik setara 19.605 rumah tangga pelanggan 900 VA.
Selain meningkatkan kapasitas pembangkit dari sumber energi terbarukan, biaya pokok pembangkitan juga menghasilkan potensi penghematan mencapai Rp1.002,84 per-kWh jika dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
"Keuntungan menggunakan PLTS ini yakni mengurangi emisi gas buang atau polusi, mengurangi pemanasan global, efek rumah kaca dan sebagainya. Kita kurangi dengan membuat listrik dari tenaga surya," tutur Jonan.
Pulau Lombok juga menjadi pulau tujuan wisata. Untuk itu perlu lebih banyak dibangun pembangkit listrik dari energi baru terbarukan, sehingga turis juga nyaman saat berlibur di Lombok. "Kalau banyak dibangun pembangkit besar-besar tapi bahan bakarnya fosil udaranya tidak seterang dan sebersih ini," imbuh Jonan.
Dalam peninjauan tersebut, Jonan didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Djoko R Abu Manan. "PLTS sekarang cepat sekali, dalam waktu sembilan bulan sudah beroperasi, lebih cepat dibanding pembangkit lain seperti hidro dan sebagainya," ucap Zulkieflimansyah.
Hadirnya investasi seperti proyek PLTS ini menunjukkan bahwa NTB ramah bagi investor. "Hadirnya investasi membuat lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Zulkieflimansyah.
Sambungan Listrik Gratis
Selain menijau proyek, kunjungan Jonan juga diisi dengan penyalaan sambungan listrik gratis di beberapa rumah tangga kurang mampu di Desa Gemel, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) atau sambungan listrik gratis golongan tarif 450 volt amphere (VA) ini merupakan upaya percepatan pencapaian rasio elektrifikasi.
Percepatan itu yang dilakukan di Provinsi NTB sebesar 99,9 persen di 2019. Saat ini rasio elektrifikasi NTB hingga Juli 2019 adalah sebesar 98,24 persen. Sedangkan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu di NTB merupakan program dari Badan Usaha Sektor ESDM.
Selain itu, juga program dari Kementerian ESDM Peduli (pegawai ASN Kementerian ESDM), Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero), Sinergi BUMN dan Pemerintah Provinsi NTB, yang jumlahnya sebanyak 3.536 rumah tangga.
Untuk sambungan listrik gratis yang bersumber dari sumbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM jumlahnya mencapai 1.396 rumah. Rinciannya, Lombok Barat 402 rumah, Lombok Timur 161 rumah, Lombok Tengah 406 rumah, Lombok Utara 30 rumah, Sumbawa 60 rumah, Sumbawa Barat 140 rumah, Bima 148 rumah dan Bima Kota 49 rumah.
Berdasarkan Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT TNP2K) jumlah rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik di Provinsi NTB pada Juli 2019 berjumlah 13.555 Rumah Tangga.
"Kurang sekitar 10 ribu rumah tangga tidak mampu pasang sambungan listrik untuk di NTB, nanti kami carikan stakeholders lain untuk ikut parstisipasi," tutur Jonan
Kehadiran investor di NTB juga diharapkan dapat membantu program Bantuan Pasang Baru Listrik yang tengah berjalan di NTB. "Perusahaan-perusahaan juga membantu seperti pemasangan listrik gratis seperti ini. Mudah-mudahan 10 ribu sambungan listrik yang tersisa dapat lebih cepat dibantu oleh investor," pungkas Zulkieflimansyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
