Dalam rapat kerja bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakilkan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyepakati PMN untuk PLN sebesar Rp6,5 triliun atau lebih rendah dari usulan awal Rp10 triliun. Serta untuk Hutama Karya sebesar Rp10,5 triliun atau lebih tinggi dari usulan awal Rp7 triliun.
"Besaran tersebut diputuskan dalam rapat internal Komisi VI DPR RI. Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan membahas bersama pemerintah mengenai rencana bisnis PT Hutama Karya (Persero) dan PT PLN (Persero) terkait penyertaan modal negara tersebut," kata pimpinan rapat Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.
Selain menyepakati PMN, Komisi VI meminta Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja dalam penyerapan anggaran 2018 sebesar Rp247 miliar.
Komisi VI juga menerima pagu anggaran Kementerian BUMN 2019 untuk disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR sesuai dengan surat bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan bernomor B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 dan S-536/MK.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp208,26 miliar yang dialokasikan untik program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian BUMN Rp140 miliar dan program pembinaan BUMN Rp68,2 miliar.
Komisi VI juga menerima usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN di 2019 sebesar Rp11 miliar untuk disinkronisasi dengan Badan Anggaran.
Selanjutnya Komisi VI menerima target setoran dividen BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN tahun 2019 sesuai dengan surat Menteri keuangan S-567/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp44,73 triliun dari penyisihan laba BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
