Ilustrasi PLN. Foto : MI/PANCA SYURKANI
Ilustrasi PLN. Foto : MI/PANCA SYURKANI

Dilema PLN, Seimbangkan Laba dan Pelayanan Publik

Annisa ayu artanti • 29 Januari 2020 06:43
Jakarta: PT PLN (Persero) menyatakan dilema ketika dihadapkan antara laba dan pelayanan pablik dalam penugasan untuk melaksanakan mandat terhadap subsidi listrik pada golongan 450 volt amphere (VA).
 
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR. Zulkifli menyadari ada dua tugas PLN sebagai perseroan terbatas (PT) yang juga merupakan badan usaha milik negara (BUMN), PLN tentu diminta untuk memiliki kinerja keuangan yang baik. Namun di sisi lain, PLN juga dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik dari Sabang hingga Merauke.
 
"Dengan kondisi seperti itu kami menyadari dilema laba dan public service. Kalau kami dihadapkan pada dua itu kami akan dahulukan public service," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Januari 2020.

Zulkifli mengatakan mandat pemerintah pada PLN yakni melaksanakan kebijakan subsidi 450 VA. Ia bilang tarif bagi golongan tersebut sebesar Rp450 per kilowatt hour (kWh). Sementara biaya penyediaan pembangkitan atau biaya pokok listrik (BPP) saat ini mencapai Rp1.400 per kWh. Artinya ada selisih yang harus ditanggung perseroan.
 
"Jadi kalau ada terus subsidi, ini tugas bapak ibu pada kami, negara pada kami enggak ada masalah, kami akan laksanakan. Tarif 450 itu engak naik dari 2003," ujar dia.
 
Zulkifli juga mengatakan penyesuaian tarif atau adjustment yang seharusnya dilakukan per tiga bulan, sudah sejak 2017 tidak dilakukan meskipun kurs dan harga minyak terus mengalami pergerakan. Namun, PLN menerima mandat untuk tidak menyesuaikan itu.
 
Ia pun menyadari tidak ada satupun perusahaaan di dunia yang bisa melaksanakan mandat dengan baik jika kondisi keuangannya tidak baik. Ia bilang bersama dengan anak usaha dan cucu usaha akan menjaga agar tetap sustain dari sisi keuangan. Terutama terkait kemampuan membayar utang pada lender.
 
"Sebagai perusahaan negara, kalau PLN fail (bayar kewajiban) artinya negara fail. Jadikeuangan harus baik. Kami akan berikan servis terbaik. Karena itulah harusnya PLN melayani, bukan dilayani," tutur dia.
 
Kendati demikian, dia menegaskan saat ini kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi sangat baik kendati memang dari sisi cashflow terdapat sedikit tekanan. Namun, ia mengusahakan tekanan tersebut akan berangsur membaik ke depannya.
 
Lebih jauh ia bilang, ada beberapa hal utama yang dijunjung oleh PLN. Pertama bekerja dengan tata lelola yang baik (good corporate governance/GCG). Kedua mendahulukan pelayanan berupa keamanan energi selama 24 jam setiap harinya.
 
Ketiga, lanjut dia, bekerja sama dengan seluruh penanggung jawab untuk mencari solusi dari solusi dari setiap permasalahan. Ia bilang bukan hanya rencana dan strategi untuk bisa memecahkan masalah, namun juga perlu eksekusi dari strategi tersebut.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan