Ilustrasi tambang nikel. Foto: AFP.
Ilustrasi tambang nikel. Foto: AFP.

Kebijakan Lanjutan Larangan Ekspor Nikel Belum Ditentukan

Ekonomi ekspor minerba nikel
Suci Sedya Utami • 29 Oktober 2019 14:06
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menentukan sikap terkait percepatan larangan ekspor bijih nikel yang diutarakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
 
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan hingga saat ini pihaknya melakui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) masih melakukan evvaluasi dan kunjungan lapangan terhadap progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan.
 
"Evaluasi dan kunjungan ini untuk menentukan kebijakan ke depan seperti apa terkait dengan eskpor nikel," kata Agung di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan untuk mempercepat larangan ekspor bijih nikel yang seharusnya berlaku mulai awal Januari 2020 menjadi Selasa, 29 Oktober 2019. Kesepakatan tersebut terbentuk setelah Bahlih bertemu dengan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I).
 
Padahal, dalam revisi teranyar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 tahun 2019 mengamanatkan bahwa batas waktu terakhir untuk ekspor bijih nikel yakni akhir Desember 2019. Artinya pada awal Januari 2020 para pengusaha dilarang untuk mengekspor. Aturan ini merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang mengamanatkan larangan ekspor baru akan berlaku pada awal Januari 2022.
 
"Hari ini secara formal kesepakatan bersama antara asosiasi dan pemerintah terkait ekspor bijih (ore) yang harusnya selesai di 2020, enggak lagi lakukan ekspor. Ini hari terakhir, jadi nanti mereka (para pengusaha) pulang minta kapal (pengangkut ekspor) mereka enggak usah berangkat," kata Bahlil di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Bahlil mengatakan kesepakatan tersebut dibuat tanpa harus mengubah kembali aturan yang berlaku saat ini. Dia bilang tujuannya membuat Indonesia menjadi negara yang lebih berdaulat untuk mengelola hasil-hasil buminya demi mendapatkan nilai tambah.
 
"Kita enggak mengubah aturan, Ini atas dasar kesadaran sesama anak bangsa. Kalau kita ekspor bijih negara rugi terus. Kemudian dengan dilarang ada nilai tambah," tutur dia.
 
Lebih lanjut mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini menambahkan bagi pengusaha nikel yang telah berkontrak dengan pembeli di luar negeri, Bahlil meminta agar pengusaha tersebut pintar-pintar mencari cara dan strategi untuk melakukan negosiasi dengan pembeli.
 
"Bisnis itu negosiasi, bisnis itu fleksibel. Ada 1.001 macam cara untuk negosiasi," jelas Bahlil.
 
Dalam pertemuan tersebut hadir juga Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin. Namun sayangnya dalam pertemuan tersebut tidak terlihat perwakilan dari Kementerian ESDM sebagai pihak yang selama ini memberikan rekomendasi izin ekspor nikel.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif