Serikat Pekerja Pertagas Minta Kepastian Pimpinan
Pertagas (ANT/Umarul).
Jakarta: Serikat Pekerja PT Pertamina Gas (Pertagas) meminta kepastian pimpinan. Posisi pucuk di Pertagas kosong menyusul pembentukan holding BUMN Migas dan percepatan pemberian kuasa saham dwiwarna PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk kepada PT Pertamina (Persero).

Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) Nugeraha Junaedy menilai proses holding BUMN migas yang ada saat ini menjadi suatu kompetisi yang tidak sehat, di mana posisi tawar (bargaining position) salah satu pihak menjadi lebih lemah dibandingkan dengan pihak lainnya.

Pertamina kehilangan posisi strategis yang mengawal proses holding BUMN migas. Sejak dimulainya proses holding beberapa aksi korporasi telah melumpuhkan kaki dan tangan Pertamina untuk tetap unggul dalam bisnis gas. Ia mengungkapkan ada keganjilan sejak diterbitkannya SK No 39/MBU/02/2018 yang menghapuskan Direktorat Gas Pertamina.

"Direktorat yang seharusnya berperan sebagai subholding gas yang nantinya akan menjalankan fungsi strategis pengelolaan bisnis gas justru dihapuskan. Ini menjadi awal keganjilan proses Holding Migas," Nugeraha dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 Mei 2018.

Lalu, keganjalan kedua adalah kekosongan posisi Komisaris Utama PT Pertamina Gas (Pertagas). Ketiga adalah pencopotan Direktur Utama Pertamina sejak tanggal 20 April 2018.

"Puncaknya adalah tindakan pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) per 16 Mei 2018. Serupa dengan nasib Direktur Utama Pertamina, nampaknya pucuk pimpinan Pertagas dipandang sebagai posisi yang akan menghambat proses Holding Migas, sehingga melalui RUPS Sirkuler posisi Direktur Utama Pertagas dikosongkan entah sampai kapan," ungkap Nugeraha.

Menurutnya, aksi-aksi korporasi tersebut menjadi sinyal nyata bahwa ada langkah terencana yang bertujuan melemahkan posisi Pertamina dalam proses holding BUMN migas. “Satu per satu pimpinan puncak Pertamina di bidang gas dihilangkan,” ujar Nugeraha.

Tidak hanya menghilangkan pimpinan-pimpinan penting di Pertamina, lanjut Nugeraha, penyerahan PGN ke Pertamina hanya dijalankan setengah hati. Hingga saat ini, saham dwiwarna PGN milik Pemerintah tak kunjung dikuasakan kepada Pertamina dalam bentuk Surat Kuasa (SKU). Dengan demikian pengendalian dan kontrol kebijakan strategis PGN masih di tangan Kementerian BUMN bukan di Pertamina.

Ia juga menambahkan sejak RUPS Luar Biasa PGN tanggal 26 April 2018 hanya Direktur Keuangan PGN yang berasal dari perwakilan Pertamina. Bahkan jajaran Dewan Komisaris PGN pun tidak ada yang diisi dari Pertamina, dimana sewajarnya Pertamina mendapatkan porsi di dalam Dewan Komisaris PGN sebagai Pemegang Saham sah.

"Disini kami mempertanyakan komitmen Pemerintah yang dahulu menyatakan bahwa Pertamina akan menjadi leader dalam Holding Migas. Seharusnya dengan masuknya PGN ke Pertamina, secara otomatis PGN berdiri sama seperti anak perusahaan Pertamina lainnya, bukannya memiliki kekebalan hukum khusus,” tutup Nugeraha.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id