NEWSTICKER
Ilustrasi pipa PGN. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
Ilustrasi pipa PGN. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.

Penurunan Harga Gas Industri Berpotensi Gerus PNBP

Ekonomi perusahaan gas negara (pgn) aneka gas industri
Suci Sedya Utami • 25 Februari 2020 11:52
Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menyatakan penurunan harga gas industri sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 bisa mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2020.
 
Dalam Perpres tersebut, harga gas ditetapkan maksimal sebesar USD6 per MMBTU atau sekitar Rp83.784. Saat ini harga jual gas industri di lapangan mencapai USD8-9 per MMBTU atau melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.
 
Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban mengatakan PNBP PGN selama ini bersumber dari iuran ke hilir dan dividen. Ia bilang dividen sangat tergantung dari nett income (pendapatan) perusahaan. Apabila harga gas turun, maka akan mempengaruhi pendapatan PGN.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal tersebut juga tercermin di PNBP tahu lalu. Di 2019 PGN berencana untuk menaikkan harga gas industri. Namun kenyataannya tidak mendapat izin dari pemerintah yang notabenenya merupakan pemilik saham mayoritas PGN.
 
"PNBP 2020 agak turun karena banyak aset kita dan harga gas, salah satunya penyebabnya itu. Gas di 2019 itu targetnya naikan harga gas, tapi aktual nya justru malah diturunkan jadi memang salah satu penyebabnya itu," kata Arie di Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.
 
Dia bilang penerimaan negara juga sudah dipastikan akan berkurang dengan penurunan harga gas industri. Nantinya jatah negara di hulu akan berkurang. Jatah negara selama ini menjadi salah satu komponen pembentukan harga gas.
 
"Tapi sampai saat ini belum jelas mekanisme yang konkrit itu bagaimana keputusannya, katakanlah jatah negara di hulu dikurangi berapa itu belum jelas," ujar dia.
 
Sementara itu Anggota Komisi XII DPR Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian mengatakan dalam skema bagi hasil cost recovery migas, jatah negara sebesar 70 persen dari produksi gas di hulu. Sisanya 30 persen menjadi jatah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
 
"Gas-gas yang sudah berproduksi hampir semua masih dengan sistem cost recovery, otomatis itu akan menurunkan PNBP migas di APBN 2020," kata Ramson.
 
Oleh karenanya menurut Ramson pemerintah harus mencari sumber peningkatan penerimaan negara yang baru, termasuk PNBP di sektor lainnya. Misalnya dia mencontohkan di sektor mineral dan batu bara (minerba) yang dianggap kontribusinya terhadap PBNP masih rendah.
 
Kendati demikian, lanjut Ramson, dengan penurunan harga gas diharapkan bisa menjasi stimulus bagi industri agar lebih kompetitif. Sehingga bisa menciptakan keuntungan yang besar untuk perusahaan dan mengurangi beban bagi negara, bahkan malah akan menciptakan penerimaan baru bagi negara.
 
"Misalnya industri pupuk harganya harus turun, subsidi berkurang. Lalu harus lebih kompetitif sehingga bisa ekspor, kalau ekspor naik memberikan kontribusi ke pertumbuhan ekonomi," jelas Ramson.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif