Ilustrasi BBM. Foto : MI/Panca.
Ilustrasi BBM. Foto : MI/Panca.

Subsidi BBM Bocor, Legislator Soroti Pengawasan BPH Migas

Ekonomi subsidi bbm bph migas
Husen Miftahudin • 13 Februari 2020 08:17
Jakarta: Sejumlah anggota Komisi VII DPR menyoroti kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Fungsi pengawasan BPH Migas dianggap tidak bekerja secara maksimal.
 
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Harry Purnomo menyoroti kelebihan penyaluran BBM bersubsidi jenis Solar. Ia menganggap kinerja BPH Migas dalam mengawasi penyaluran solar lemah sehingga penyalurannya melebihi kuota yang ditetapkan sebanyak 1,7 kiloliter.
 
Sementara anggota Komisi VII lainnya, Muhammad Nasir menduga kelebihan penyaluran Solar karena adanya penyelewengan. Ia menyebut penyaluran Solar tersebut bocor ke sektor industri.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wakil Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu yang memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan BPH Migas tersebut juga ikut berkomentar. Irawan lebih menyoroti realisasi penyaluran BBM jenis Premium yang melebihi kuota. Penetapan kuota Premium di 2019 terlalu rendah karena tidak dipakai oleh industri.
 
Menurutnya penetapan kuota Premium yang rendah itu bukan karena rendahnya penyerapan di tahun-tahun sebelumnya rendah. Ini karena adanya penahanan penyaluran Premium oleh PT Pertamina (Persero).
 
"Pada 2017 kuota Premium di luar Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) sudah 12,5 juta kiloliter. Namun karena ditahan Pertamina yang kita tahu mengurangi kerugiannya, maka angka realisasinya hanya 7,5 juta kiloliter," ujar Irawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Kata Irawan, realisasi tersebut dianggap sebagai angka serapan sehingga kuota di tahun-tahun berikutnya dikurangi. "Kita tahu ini akal-akalan, masyarakat dipaksa untuk beralih ke Pertalite," ketus dia.
 
Irawan juga menyentil BPH Migas pemungutan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa Arun-Belawan yang tinggi dan tak masuk akal. Tarifnya lebih dari empat kali dari tarif rata-rata tertimbang sebesar USD0,353 per MSCF, yakni mencapai USD1,5 per MSCF.
 
"Ini harus diturunkan, paling tidak mendekati tarif rata-rata tertimbang. Hal ini sangat membebani industri di Medan dan sekitarnya," harap Irawan.
 
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan kelebihan penyaluran Solar dan Premium di 2019 terjadi akibat adanya praktik penyelewengan. BPH Migas menemukan kasus penyelewengan Solar di tahun lalu itu meningkat dari 260 kasus di 2018 menjadi 440 kasus.
 
Adapun realisasi penyerapan BBM bersubsidi di 2019 mencapai 16,2 juta kiloliter, padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 kuota BBM bersubsidi hanya sebanyak 14,5 juta kiloliter. Sedangkan Realisasi Premium di tahun lalu mencapai 11,5 juta kiloliter, lebih besar dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 11 juta kiloliter.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif