"Potensi kerugian yang sudah di depan mata adalah senilai Rp 60 miliar, karena tidak bisa dicairkannya performa bond Geo Dipa," kata Corporate Secretary Geo Dipa Endang Iswandini melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat 23 Juni 2017.
Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA), jelas Endang, Bumigas seharusnya bisa mengklaim asuransi dari mangkraknya pembangunan PLTP. "Namun perfomance bond tidak bisa dicairkan karena pihak asuransinya sudah tutup beroperasi," papar Endang.
Proyek pengembangan PLTP Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat terancam molor. Potensi panas bumi Dieng dan Patuha yang diperkirakan mencapai 300 megawatt (mw) itu tak tergarap maksimal lantaran adanya sengketa antara Geo Dipa dengan Bumi Gas.
Geo Dipa mendapat hak pengelolaan Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Area Dieng dan Area Patuha terhitung sejak 4 September 2002. Kemudian, Geo Dipa mendapat penegasan sebagai pengelola WKP Dataran Tinggi Dieng, terhitung mulai 1 Januari 2007 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 2192.K/30/ MEM/2014.
Geo Dipa sudah mengoperasikan PLTP Patuha unit 1 (60 MW). Namun, saat ini, perizinan Geo Dipa sedang dipermasalahkan oleh mantan mitra kerjanya yang sebelumnya digandeng membangun PLTP.
Tak mau berlarut, Geo Dipa mulai melakukan ekspansi usahanya dengan menambah pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Umbul Telomoyo di Jawa Tengah dan WKP Arjuno Welirang di Jawa Timur. Geo Dipa kini mengelola 4 WKP.
Direktur Utama Geo Dipa Energi Riki Firmandha Ibrahim, mengatakan penambahan pengelolaan panas bumi ini membuat Geo Dipa berperan nyata dalam mendukung program pemerintah untuk pengembangan energi panas bumi yang diharapkan mencapai sebesar sekitar 7.000 megawatt (mw) pada 2025.
"Proyek ini diharapkan dapat berproduksi pada 2025 karena persiapan proyek memerlukan waktu sekitar 5 sampai 8 tahun. Untuk itu, dukungan masyarakat dan 5 Pemkab di sekitar WKP sangat penting," tegas Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
