Direktur Utama Geotermal Energi Irfan Zainuddin menjelaskan, ada beberapa masalah terkait kemudahan fiskal tersebut. Satu di antaranya adalah masalah perizinan lahan yang menjadi lokasi proyek panas bumi.
Menurutnya, permasalahan perizinan ini memang sudah menjadi masalah yang sering terjadi. Karena itu, Irfan meminta kepada pemerintah agar memberikan lebih banyak insentif fiskal terkait panas bumi sehingga banyak investor tertarik masuk.
"Insentif fiskal harus mendapat perhatian dari pemerintah. Bisa dari pajak, bisa dari pengurangan tarif," kata Irfan, di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Irfan menyampaikan, saat ini pemerintah memang sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Tapi, dia menginginkan semua itu diakomodasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Sebetulnya saat ini sedang persiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Kita masukkan apa yang kita mau. Mudah-mudahan diakomodasi oleh Kementerian ESDM," jelas dia.
Lebih lanjut, Irfan menuturkan, masalah perizinan ini memang menjadi kendala utama dalam menggaet investor. Untuk mendapatkan izin usaha di area hutan lindung saja harus membutuhkan proses panjang yakni sekitar lima sampai enam bulan.
"Terkait masalah hutan konservasi masih jadi tantangan. Karena sebagian besar masuk hutan lindung dan konservasi. Khusus untuk hutan konservasi belum bisa masuk," pungkas dia.
Sekadar informasi, potensi panas bumi di Indonesia tercatat 40 persen terbanyak di dunia. Tapi hanya 1.340 megawatt listrik yang dihasilkan. Padahal secara keseluruhan potensi panas bumi dapat menyumbang sebanyak 28 gigawatt listrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
