Adapun kegaduhan itu terjadi lantaran ada dua menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi, yakni Sudirman Said dan Rizal Ramli yang saling mempertahankan argumentasi masing-masing terhadap pengembangan kilang minyak yang harus dilakukan di darat (onshore) atau di laut (offshore).
Tenaga Ahli bidang Energi Menko Kemaritiman Haposan Napitupulu mengungkapkan, investor Blok Masela yakni Inpex Corporation dan Shell terlanjur menggelontorkan banyak biaya untuk eksplorasi di Laut Arafuru tersebut. Kondisi demikian membuat dua investor itu harus melanjutkan investasi karena negara akan mengembalikan cost recovery saat produksi sudah dilakukan.
"Sudah menemukan cadangan begitu besar, saya yakin tidak akan ditinggalkan begitu saja itu blok. Lapangan abadi ini cadangan gasnya terbesar di Indonesia saat ini. Sangat kecil kemungkinan investor hengkang. Apalagi Inpex sudah lama di Indonesia," ujar Haposan, dalam 'Forum Group Discussion', di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin No 8, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2016).
Soal perdebatan fasilitas darat dan laut, menurut dia, harus merujuk pada biaya dan multiplier effect untuk masyarakat setempat. Namun demikian, pembangunan fasilitas di darat bisa menghasilkan produk akhir berupa LNG, CNG, dan produk lain yang bisa disalurkan ke industri petrokimia.
"Kalau pembangunan fasilitas di laut hanya bisa menghasilkan produk akhir berupa PNG saja, tanpa ada industri petrokimia yang ikut terbangun. Tapi apapun keputusannya, Final Investment Decision (FID) itu 2018," papar dia.
Kementerian ESDM dan SKK Migas sangat menginginkan pengelolaan gas Blok Masela dilakukan di laut (offshore) karena diklaim lebih murah dengan biaya investasi sekitar USD14,8 miliar, dibandingkan di darat (onshore) mencapai USD19 miliar.
Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pun mempersoalkan masalah pembangunan gas alam cair Blok Masela, Maluku, apakah di laut atau darat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
