Bahkan, Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara, Martiono Hadianto, menyebut bahwa izin pendirian perusahaan tambang yang diberikan oleh pemerintah menjadi bahan dagangan.
"Yang saya tahu, yang namanya izin itu jadi barang dagangan," tegas Martiono, dalam diskusi bertajuk "Gilas Mafia Migas dan Tambang", di Fat Back Cafe, Fx Lifestyle Xnter, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2014).
Meskipun pemerintah telah meloloskan 4.000 perusahaan tambang dalam uji pemeriksaan clean and clear (CnC) dari total 10.680 perusahaan tambang nasional, angka itu masih dinilai terlalu banyak. Terlebih, lanjut Martiono, Pemerintah tidak melakukan pengawasan kepada perusahaan tambang tersebut.
"Pemerintah memberikan banyak izin itu maksudnya apa? Kalau ada sekitar 4.000 perusahaan tambang maka pemerintah membutuhkan 6.000 pengawas tambang," beber dia.
Martiono juga menyebut hal itu yang membuat cikal bakal tumbuhnya mafia migas dan tambang. Sebab, sebagian besar pemilik perusahaan tambang didominasi oleh kalangan pebisnis.
"Yang lebih aneh lagi mafia migas subur, pemerintah itu di mana?" pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
