Kebutuhan itu semakin bertambah besar seiring dengan posisi Pertamina menjadi holding bagi BUMN Migas.
Pakar manajemen dari Universitas Indonesia Rhenald Kasali menilai nama dirut definitif sebaiknya segera diputuskan. Namun, ia mengingatkan bahwa penunjukan terhadap satu nama dari yang diajukan haruslah yang terbaik untuk memimpin Pertamina.
"(Pengumuman Dirut Pertamina) lebih cepat tentu lebih baik. Tetapi lebih baik (juga) dapat yang terbaik, yang long lasting, agar jangan harus ganti lagi karena terburu-buru," katanya kepada Media Indonesia, Minggu, 5 Agustus 2018.
Peneliti Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Abrar PG Talattov juga sependapat bahwa pengisian kursi orang nomor satu di Pertamina sudah harus diputuskan.
"Ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Pertamina. Itu seperti menyiapkan transisi peralihan pengelolaan blok migas terminasi yang beralih ke Pertamina serta ekspansi pengembangan kilang minyak," ujarnya.
Posisi Dirut Pertamina telah lowong sejak tiga bulan terakhir pascapencopotan Elia Massa Manik pada 20 April lalu.
Saat ini dua nama disebut-sebut menjadi kandidat kuat menduduki posisi Dirut Pertamina, yakni Nicke Widyawati yang sekarang menjabat pelaksana tugas (Plt) dirut dan Ketua SKK Migas Amin Sunaryadi.
Nicke dianggap memiliki peluang lebih besar karena telah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana pekan lalu. Namun, Nicke tidak bersedia mengonfirmasikan pemanggilannya ke Istana merupakan bentuk fit and proper test. Ia hanya mengatakan pertemuan itu membahas pembangunan kilang.
Terkait dengan Amin, Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali mengatakan integritas Amin terlalu tinggi untuk mengurusi Pertamina. Ia lebih cocok mengawal proyek bernilai ratusan triliun.
Sesuaikan Kebutuhan
Rhenald menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini pilihan jatuh pada calon dari luar Pertamina. Hal itu disebabkan kebutuhan transformasi yang terus berlanjut.
"Mungkin kombinasi internal dan eksternal bisa dipertimbangkan. Menteri BUMN (Rini Soermano) sudah punya calonnya, hanya masih harus dikonfirmasi karena mereka ingin mendapatkan calon yang benar-benar berintegritas dan tak punya masalah dengan KPK misalnya," pungkasnya.
Karena tingkat politisnya yang begitu tinggi, penentuan Dirut Pertamina berada di tangan Presiden. Menteri BUMN baru akan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah mendapatkan nama definitif yang dipilih Presiden.
"Kalau Presiden sudah memutuskan, Menteri BUMN akan langsung menindaklanjuti," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno seperti dikutip dari Antara.
Selain posisi dirut, pemerintah mungkin akan merombak jajaran direksi yang ada saat ini. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
