"Dalam persidangan Januari nanti kami akan konsultasikan (dana ketahanan energi) kepada Komisi VII DPR RI," tutur Menteri ESDM Sudirman Said, seperti dikutip dalam laman Kementerian ESDM, Sabtu (26/12/2015).
Sudirman menjelaskan, tata cara pemungutan dan pemanfaatan, termasuk prioritas pemanfaatan dana ketahanan energi tersebut perlu diatur secara khusus. Menurut dia, pada dasarnya dalam Pasal 30 UU 30/2007 sudah diterjemahkan melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN).
"Situasi pengelolaan energi kita hari ini ke depan sudah harus berbeda karena memang tantangannya juga berbeda. Yang tidak tepat dimasa lalu tentu harus dikoreksi, yang baik harus dipertahankan," lanjut mantan Dirut PT Pindad ini.
Dia menambahkan, saat ini rezim subsidi harus secara bertahap bergeser menjadi rezim netral subsidi, dan suatu saat dikenakan pungutan premi atas BBM. Oleh karena itu, beban keuangan negara harus diprioritaskan ke belanja yang lebih produktif seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
"Kilang pengolahan kita tua dan hanya mampu memenuhi separuh dari kebutuhan, akibatnya kita tergantung pada impor BBM. Produksi minyak mentah kita terus menurun berakibat pada impor minyak mentah yang terus meningkat," bebernya.
Berangkat dari sana, potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia yang demikian besar tidak terolah dengan baik. Sehingga amanat UU Energi tidak dijalankan.
"Kalau persoalannya adalah mekanisme pemungutan dan pengelolaan, dan jika memang harus masuk dalam APBN ya mudah saja. Nanti melalui mekanisme APBNP kita akan usulkan kepada DPR 30 UU 30/2007 sebenarnya sudah diterjemahkan melalui KEN. Nanti melalui mekanisme APBNP kita akan usulkan kepada DPR RI," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
