Seperti diketahui, saat ini, porsi PLN dalam program tersebut hanya sekitar 30 persen atau sebanyak 10 ribu mw. Sementara 70 persen lainnya, dikerjakan oleh Independent Power Producer (IPP) atau pihak swasta sebesar 25 ribu mw.
Pengamat energi Iwa Garniwa meminta agar PLN diberi porsi yang lebih dalam menggarap program tersebut. Selain bisa fokus, dia menyebut harga listrik akan lebih bisa diatur oleh pemerintah karena tanggung jawab beli listrik dari swasta melalui skema take or pay (TOP) akan lebih mudah.
"Saya lebih senang PLN diberi porsi yang besar untuk pembangunan kelistrikan dibandingkan swasta. Karena PLN tahu persis trend pertumbuhan kebutuhan listrik. Untuk swasta, paling besar diberi porsi 25 persen," ujar Iwa kepada Metrotvnews.com melalui pesan singkat elektronik, Jakarta, Minggu (4/9/2016).
Menurut dia, PLN mampu menggarap porsi besar dalam program mega kelistrikan tersebut. Meski di sisi lain program tersebut sulit terealisasi sesuai target, namun PLN mampu mempercepat pembangunannya.
Di sisi finansial perusahaan, beber Iwa, PLN diyakini mampu menggarap program tersebut karena aset yang dimiliki perseroan cukup besar. Terlihat setelah revaluasi aset, karena dengan begitu, PLN memiliki aset sebanyak Rp700 triliun.
"Jika begitu, maka memungkinkan bagi PLN untuk mendapat pinjaman sebanyak tiga kali dari aset yang dimiliki. Artinya, PLN bisa mendapat modal segar sebesar Rp2.100 triliun untuk 35 ribu mw," papar dia.
Kata Iwa, pembangunan 35 ribu mw hanya membutuhkan dana sekitar Rp1.600 triliun. Dengan demikian, dengan pinjaman modal yang diberikan, maka dipastikan PLN mampu merealisasikan tugasnya dengan baik.
Soal harga listrik, jika swasta mendapat porsi pengerjaan proyek lebih besar, maka bargaining position swasta akan lebih besar dalam menentukan harga.
"Artinya kan perbandingan pembangkit PLN dengan swasta kan jauh lebih besar swasta. Maka, bergaining position swasta pun akan lebih besar. Ini akan mengganggu kestabilan harga listrik," pungkas Iwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
