"Tentunya semua itu hanya bisa tercapai bila kegiatan eksplorasi dan produksi migas kembali menggeliat. Karena itu pembenahan kebijakan di sektor industri migas, terutama hulu migas mutlak diperlukan," ucapnya dalam diskusi 'Mendongkrak Daya Saing Global demi Kontribusi Maksimal Industri Migas Nasional' di Penang Bistro, Kebon Sirih Jakarta, Rabu, 4 April 2018.
Menurutnya, selama ini terjadi kecenderungan penurunan produksi migas padahal Indonesia masih memiliki potensi untuk meningkatkan produksi dari ladang migas dalam negeri. Salah satu penyebabnya ialah realisasi kebijakan yang masih bersifat sektoral membuat banyak investor menahan diri untuk menambah investasi.
Pemerintah lanjutnya, memang mulai melakukan pembenahan mata rantai birokrasi baik dari proses eksplorasi, produksi hingga ke distribusi produk untuk konsumsi. Namun aturan-aturan tersebut masih belum memenuhi ekspektasi pelaku usaha.
"Beragam aturan revisi maupun aturan baru diterbitkan demi menggairahkan industri hulu migas nasional. Namun aturan itu belum memberi kejelasan terkait pelaksanaan teknisnya maupun ekspektasi pelaku usaha," ujar Komaidi.
Adapun secara teknis produksi minyak nasional membutuhkan peningkatan rasio pengembalian cadangan (reserve return ratio/RRR) dari kisaran 60 persen ke 100 persen, penemuan cadangan baru 6,4 persen setiap lima tahun dan kegiatan EOR (Enhanced Oil Recovery) dalam kurun waktu 30 tahun mencapai 2,5 miliar barel.
Sementara realisasi investasi industri hulu migas selama periode 2010-2017 berkisar antara 20-40 persen terhadap total realisasi investasi nasional. Dalam periode yang sama, realisasi investasi hulu migas berkisar antara 150-300 persen terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) walaupun harga minyak dalam kondisi fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Kontribusi ini termasuk melalui penyerapan tenaga kerja yang masing-masing mencapai 61,5 persen di sektor pendukung dan 19,3 persen di sektor pengguna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
