Payung Hukum Terbit, Premium Wajib Disalurkan di Jawa dan Bali

Annisa ayu artanti 30 Mei 2018 17:02 WIB
kementerian esdmpremium
Payung Hukum Terbit, Premium Wajib Disalurkan di Jawa dan Bali
Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. (FOTO: MI/Immanuel)
Jakarta: Pemerintah secara resmi mengatur keberadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Pulau Jawa dan Bali.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang mengatur hal tersebut telah dikeluarkan.

"Perpresnya sudah, Perpres Nomor 43 tahun 2018," kata Djoko di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

Dalam beleid tersebut menyebutkan badan usaha dalam hal ini PT Pertamina (Persero) akan diwajibkan untuk mendistribusikan premium berdasarkan penugasan oleh badan pengatur yakni Badan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Badan Pengatur akan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan alokasi volume penugasan penyediaan dan pendistribusian premium tersebut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Pertamina, Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan perusahaan sudah menyiapkan pasokan untuk memenuhi kebutuhan premium di Jawa Bali.

Selain itu perusahaan juga sudah melakukan impor BBM tambahan untuk pasokan tersebut. "Sudah impornya. Ketersediaannya (premium 28 hari. Aman," ucap Nicke singkat.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id