"Kalau saya lihat, saat ini Pak Faisal sepertinya melembut. Langsung to the point saja, kalau ada nama sebut nama," desak Hari dalam rapat dengar pendapat umum Komisi VII, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2015) malam.
Namun, Faisal menegaskan sejak dibentuknya tim ini, tugasnya bukan untuk memburu sosok mafia migas, melainkan membuat sistem di sektor hulu-hilir migas menjadi lebih transparan sehingga membuat gerak mafia migas menjadi sempit.
"Laporan kami, kesimpulan dari penelusuran yang kami lakukan cuma sampai rekomendasi soal tata kelola migas, tidak bicara soal mafia migas. Namun memang kami menemukan indikasi adanya mafia migas," ungkap Faisal.
Dia kembali menegaskan jika fungsi timnya dibentuk bukan untuk membongkar mafia migas, melainkan membenahi sistem mifas itu sendiri. "Nama tim ini bukan Tim Anti Mafia Migas, melainkan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Tugas kami bukan memberantas mafia, tapi memperbaiki tata kelola migas, kalau tata kelola lembaganya beres, mafianya enggak akan bisa berkutik," beber Faisal.
Dirinya menjelaskan, hasil dari kerja timnya selama enam bulan telah melahirkan 10 poin rekomendasi yang sudab diberikan ke pemerintah untuk memperbaiki tata kelola migas. Faisal mencontohkan salah satunya adalah rekomendasi untuk menghentikan impor premium atau RON 88, gasoline 0,35 persen sulfur yang sudah digunakan di negara lain, serta menggantikannya dengan impor mogas gasoline 0,25 persen.
"Ini harus dilakukan karena ini adalah ruang mafia bermain," tegas Faisal. Rekomendasi lainnya yakni dengan menggantikan wewenang impor yang dilakukan Petral menjadi diambil alih oleh Integrated Supply Chain (ISC). "Kita minta jajaran ISC dirombak, jangan sampai ISC mirip Pertamina Energy Service (PES/anak usaha Petral)," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
