"Jadi 1 januari 2015," kata Kepala PLN Nur Pamudji di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).
Langkah mengambil alih PLTU itu merupakan penugasan dari pemerintah. Hal itu, kata dia, untuk mendukung kelancaran program pemerintah dalam menambah pasokan listrik Indonesia ke depan.
Saat ditanyakan target yang akan dicapai dalam ambil alih proyek PLTU Batang ini, Nur tak ingin muluk-muluk. Dia menargetkan pembebasan tanah untuk proyek itu bisa selesai segera mungkin.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pembebasan lahan proyek PLTU Batang terus berjalan. Mega proyek 2x1000 MW tersebut masih terkendala pembebasan lahan sekitar 27 hektar dari keseluruhan areal yang dibutuhkan, yakni seluas 226 hektar di Batang, Jawa Tengah.
"Pembebasan lahan jalan terus. Mau diambil alih PLN supaya bisa menggunakan UU Pembebasan Lahan untuk Kepentingan publik. Sebelumnya kan di bawah swasta," ujar Ganjar di sela kunjungan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla di PG Mojo, Jumat (5/12).
Sedangkan, Menteri ESDM Sudirman Said menyebut pemerintah tetap berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pemda Batang mengenai pembebasan lahan proyek PLTU Batang. Sudirman saat itu membantah pengelolaan PLTU Batang akan sepenuhnya diambil alih oleh BUMN Kelistrikan, PT PLN (Persero).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
